Uji Kelayakan Bangunan: Rsud Dr. Soedono Madiun

RSUD dr. Soedono Madiun adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah kelas B Pendidikan milik Provinsi Jawa Timur (1953), menyediakan poliklinik yang lengkap untuk pasien bayi hingga lansia, pasien umum, pasien rujukan, serta pasien BPJS dan asuransi lain. RSUD dr. Soedono Madiun melaksanakan pelayanan prima di segala bidang, meliputi :

• Pelayanan cepat, tepat, berkualitas dan transparan
• Sistem Pelayanan terpadu (Pelayanan medis, penunjang medis dan penunjang non medis)
• Adanya Standar Prosedur Operasional yang jelas

 Visi 

• Rumah Sakit Rujukan Terdepan dalam Pelayanan di Jawa Timur Bagian Barat

Misi 

• Meningkatkan Kualitas Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang mengedepankan kemudahan akses;
• Membangun RS dengan tata kelola pelayanan publik yang profesional, bermutu, dan akuntable yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Kebijakan

• Ijin Operasional RSUD dr. Soedono Madiun nomor P2T/7/03.22/02/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
• RSUD dr. Soedono Madiun ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.02.2/Menkes/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional.

Kota Madiun berada pada daratan dengan ketinggian 63 meter hingga 67 meter dari permukaan air laut dengan rentang temperatur udara antara 20 C hingga 35 C. Kota Madiun berada di lokasi yang sangat stretegis karena terletak pada simpul jaringan jalan regional yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa Timur dengan daerah-daerah di Jawa Tengah.  Selain itu, Kota Madiun juga berada di jalur kereta api Lintas Pulau Jawa bagian selatan yang menghubungkan Surabaya-Jakarta lewat Purwokerto dan Surabaya -- Bandung. Kecamatan Taman adalah kecamatan dengan wilayah terluas, mencakup 37,50% dari seluruh wilayah Kota Madiun. Terluas kedua adalah Kecamatan Kartoharjo dan terakhir Kecamatan Mangu Harjo.

• Menurut data BPS Kota Madiun dalam angka 2022 jumlah penduduk kota Madiun pada tahun 2021 yaitu sebanyak 196.917  jiwa. Laki - Laki sebanyak 96.277 jiwa dan 100.640 Perempuan dengan total penduduk di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 53.972 jiwa. 
• Perekonomian wilayah rujukan pada umumnya didominasi sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian (PT KAI dan Pabrik Gula) Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan sebagian lagi sebagai pegawai pemerintahan dan BUMD. Mayoritas penduduk wilayah rujukan beragama Islam sekitar 90% selebihnya beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kepercayaan lainnya.

Terdapat beberapa fasilitas atau pelayanan yang ada di di RSUD DR. SOEDONO MADIUN diantaranya :

• Pelayanan/fasilitas
• Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
• Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
• Pelayanan Instalasi Rawat Inap
• Pelayanan Insatalasi Haemodialisa
• Pelayanan Instalasi Kedokteran Forensik
• Pelayanan Penunjang
  • Pelayanan Insatalasi Radiologi 
  • Pelayanan Insatalasi Laboratorium
  • Pelayanan Insatalasi Gizi
  • Pelayanan Insatalasi Farmasi
  • Pelayanan Insatalasi Rekam Medik
  • Pelayanan Insatalasi Rehabilitasi Medik
  • Pelayanan IPAL
  •  Pelayanan IPAM
  • Pelayanan ITISI
  • Pelayanan Bank Darah
• Pelayanan Administrasi.

Tersedia tenaga medis spesialis, subspesialis, paramedis dan non medis. Jumlah tenaga di RSUD dr. Soedono Madiun adalah 1.102 orang yang terdiri dari tenaga PNS 682 orang, CPNS 42 orang, BLUD 336 orang, PPPK 43 orang.

Realisasi Pendapatan RSUD dr. Soedono selama Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut.

sumber : sumber : Laporan Keuangan RSUD dr. Soedono Tahun Anggaran 2023 

Berdasarkan perhitungan secara ekonomi bahwa 1 orang pegawai harus dapat menghasilkan pendapatan Rp. 200.000.000,-, maka mengacu pada target pendapatan BLUD tahun 2023 sebesar Rp. 210.000.000.000,- maka jumlah pegawai efektif di 1.050 orang.

Di tahun 2023 sehubungan dengan pengembangan rumah sakit dan proporsi ideal jumlah tenaga dengan jumlah pasien yang dikelola, penambahan belum bisa dimaksimalkan karena pendapatan rumah sakit yang tidak stabil dan adanya kebijakan pemerintah tentang PPPK. Melihat kondisi di atas, rumah sakit perlu melakukan peningkatan kinerja pegawai untuk mendongkrak target pendapatannya.