2.Masalah Logistik: Distribusi logistik yang terlambat atau tidak lengkap dapat menghambat proses pemungutan suara.
3.Kesadaran Masyarakat yang Rendah: Pemilih yang tidak memahami prosedur Pemilu dapat membuat kesalahan.
4.Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kekurangan personel atau pengalaman dapat memperlambat proses.
5.Kondisi Fisik dan Keamanan: Lokasi TPS yang terpencil atau cuaca buruk dapat menghambat kelancaran Pemilu.
6.Ketidakpastian Hukum: Perubahan regulasi yang sering dan ketidakjelasan aturan membingungkan petugas KPPS.
Kejujuran dalam Pemilu
Kejujuran adalah prinsip dasar dalam Pemilu. KPPS memegang peran kunci dalam memastikan suara dihitung secara akurat dan jujur. Mereka bertanggung jawab untuk memverifikasi setiap surat suara yang sah dan memastikan tidak ada manipulasi data atau suara. Kejujuran KPPS juga sangat penting untuk mencegah kecurangan yang dapat merusak hasil Pemilu. Mereka harus memastikan pemilih yang sah dapat memilih tanpa intimidasi atau pengaruh pihak tertentu.
Transparansi dalam Proses Pemilu
Transparansi adalah kunci untuk memastikan Pemilu dapat dipertanggungjawabkan. KPPS berperan dalam memastikan bahwa setiap tahap pemungutan dan penghitungan suara dapat diawasi oleh pengawas Pemilu, saksi partai, dan masyarakat. Mereka wajib mengumumkan hasil penghitungan secara terbuka dan menyampaikan dokumen hasil dengan jelas. Dengan demikian, masyarakat dapat memverifikasi dan memastikan bahwa proses berjalan sesuai ketentuan. Transparansi ini juga melibatkan pengawasan independen dari lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bekerja sama dengan KPPS untuk memantau jalannya Pemilu.
Inklusivitas dalam Pemilu
Inklusivitas dalam Pemilu berarti memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. KPPS berperan untuk memastikan setiap pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat memberikan suaranya tanpa hambatan. Hal ini mencakup pemilih dengan disabilitas yang diberikan fasilitas untuk mengakses TPS dan dibantu jika diperlukan. KPPS juga memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam perhitungan suara, dan bahwa suara dari daerah terpencil atau minoritas dihitung dengan adil. Selain itu, KPPS menangani sengketa atau masalah yang muncul di TPS dengan cara yang adil, sesuai dengan ketentuan hukum.
