Ekonomi Menjadi Faktor Kesenjangan Pendidikan

Pada tahun ajaran 2022/2023 terdapat kenaikan angka anak-anak yang tidak melanjutkan sekolahnya atau putus sekolah dimana angka putus sekolah di jenjang SMK sebanyak 12.404 siswa, SMA sebanyak 10.091 siswa,SMP 13.716 siswa dan SD angkanya mencapai 40.623 siswa (source:goodstats)

APA PENYEBABNYA?

Faktor ekonomi masih menjadi faktor paling besar penyebab anak putus sekolah,Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 76% mayoritas keluarga yang memberikan alasan anak putus sekolah karena faktor ekonomi. Diantaranya sebesar 67,0% mengungkapkan alasannya karena tidak mampu bayar biaya sekolah dan 8,7% menerangkan bahwa anaknya harus bekerja/mencari nafkah.

Biaya pendidikan menjadi acuan
dalam mendapatkan pendidikan dengan  kualitas masing-masing, seperti biaya
sekolah yang mahal akan mendapatkan  banyak fasilitas yang sangat memadai
sebagai penunjang, sebaliknya biaya yang murah hanya terdapat fasilitas penunjang seadanya.

Dari angka tersebut menunjukan bahwa kesenjangan sosial masih terjadi dikalangan masyarakat di bidang ekonomi dan pendidikan. Masih banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena alasan ekonomi bahkan dari jenjang sekolah dasar sekalipun.

Lalu apa solusinya?

Solusi dalam menekan angka kesenjangan sosial dibidang pendidikan agar anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya adalah :
1. Peningkatan anggaran di bidang pendidikan
2. Membuat program beasiswa dan bantuan keuangan
3. Membangun komunitas pendidikan untuk membantu anak yang putus sekolah

Kesenjangan tidak hanya terjadi didalam faktor ekonomi keluarga anak saja,dimana masih banyak juga  anak-anak  yang sama-sama sekolah namun tidak mendapatkan porsi pendidikan yang sama. Hal ini menyebabkan kualitas belajar anak tidak sama dengan anak lainnya,Bagaimana cara agar anak mendapatkan porsi pendidikan yang sama?

1. Pembangunan infrastruktur yang merata di bidang akses pendidikan dan juga fasilitas pendidikan terutama di daerah terpencil
2. Meningkatkan penggunaan teknologi pendidikan
3. Pelatihan dan pengembangan guru
4. Evaluasi dan mentoring program-program yang telah dilakukan agar tetap terkontrol

KIP (Kartu Indonesia Pintar) adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. KIP (Kartu Indonesia Pintar) merupakan penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar. 

KIP diberikan kepada Peserta Didik hasil pemadanan Dapodik dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos. KIP juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat yang lebih mampu dan kurang mampu secara finansial Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. KIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Dengan hal tersebut diharapkan setiap anak tetap bisa melanjutkan sekolahnya dan dapat berkembang dengan mendapatkan porsi pendidikan yang sama dengan semua anak-anak lainnya dan dapat meningkatkan  SDM generasi muda kedepannya menjadi lebih berkualitas.

Dengan begitu angka kesenjangan sosial di bidang pendidikan karena ekonomi dan kesenjangan pendidikan didalam pembelajaran dapat berkurang.

Mengapa begitu penting menekan angka kesenjangan sosial di bidang pendidikan?

Seperti yang diterangkan sebelumnya,bahwa demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa mendatang, anak-anak dan remaja dari masa SD-SMP-SMA perlu di berikan pendidikan yang berkualitas dan merata. Dengan begitu pendidikan dapat menciptakan anak-anak yang berkualitas di masa yang akan mendatang mampu bersaing dan mempermudah dalam mencari pekerjaan.

Masih banyak anak-anak yang menutup dan mengubur cita-cita yang ingin mereka raih karena tidak bisa meneruskan pendidikannya atau kalah bersaing dengan orang lain.