Sweeping Demo Buruh Mengancam, Pemerintahan Jokowi –JK

Dalam beberapa tahun terakhir kalangan buruh terus memperjuangkan UMR agar sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan oleh kelompok buruh. Berbagai aksi demonstrasi dan aksi pemogokan kerja dilakukan oleh beberapa kelompok buruh, untuk terus mengupayakan peningkatan UMR setiap tahunnya.

Sekarang sudah saatnya Pemerintah memikirkan hal tersebut, kita harus belajar dari kasus tahun lalu, dimana masa buruh melakukan sweeping ke setiap perusahaan dimasing-masing daerahnya.

Bagaimana dengan Persiapan Pemerintahan sekarang, karena sweepingyang dilakukan oleh para buruh kesetiap pabrik-pabrik, sangat merugikan para pengusaha tersebut, karena hal ini sangat mengganggu proses produksi yang ada dimasing-masing perusahaan.

Aksi demonstrasi para buruh ini, sudah menjadi tradisi tahunan dan dilakukan pada momen-momen tertentu, antara lain saat berlangsungnya hari buruh sedunia (mayday) 1 Mei, dan saat menjelang hari penetapan UMR oleh pemerintah untuk tahun mendatang. Akibatnya suasana tidak kondusif menjadi polemik di beberapa daerah, bahkan hingga terjadi bentrok fisik antara kelompok buruh pendemo dengan aparat keamanan yang bertugas melakukan pengamanan.

Pemerintah sejatinya telah memaksimalkan peran untuk memenuhi aspirasi para buruh. Tercatat dari tahun 2010 hingga 2014 terjadi kenaikan UMR hingga 218,3 persen dan pada tahun 2014, dan pemerintah telah menyetujui penetapan 60 komponen KHL yang menjadi dasar perhitungan upah buruh melalui survey langsung, hal ini membuktikan bahwa pemerintah benar-benar serius menanggapi permasalahan tersebut.

Selain itu, dengan peningkatan UMR yang signifikan dikhawatirkan banyak investor dan pemilik modal yang menarik asetnya dari Indonesia, dan hal ini  tentunya akan menggangu stabilitas perekonomian nasional.

Desakan buruh untuk menaikkan UMR saat ini kembali menjadi pemberitaan hangat di beberapa media massa. Para buruh kembali menuntut agar pemerintah menaikkan upah minimum dan menambah item KHL 2015 mendatang. Selain itu buruh menilai bahwa regulasi kebijakan upah minimum dan item KHL saat ini tidak berpihak pada buruh. Buruh menuntut kenaikkan UMR tahun 2015.

Nah pesan untuk para Pemimpin baru nanti, supaya sebelum para buruh melakukan sweeping kepada perusahaan dimana mereka berada, untuk melakukan demo bersama, Pemerintah harus lebih dahulu menetapkan UMR dimasing-masing kabupaten serentak diseluruh Indonesia, setidaknya ini bisa meminimalisir adanya demo dan sweeping kesetiap perusahaan.