Pembebasan Biaya Pendidikan, Sesuai Harapan kah?

Sehingga untuk mengandalkan pendanaan yang bersumber dari BOSDA saja dirasa belum cukup. Hal ini memaksa sekolah untuk lebih kreatif dalam mencari pendanaan dari cara lain, namun masih sangat disayangkan beberapa sekolah masih mengalami keterbatasan dalam hal tersebut.

 Sekolah masih cenderung menjadikan siswa/i nya sebagai pasar, dikarenakan anggaran BOSDA yang diberikan oleh pemerintah masih menghitung jumlah siswa/i yang berada di sekolah tersebut. 

Ditengah situasi seperti ini, seharusnya sekolah lebih bijak dalam memanfaatkan siswa/i nya sebagai potensi, sekolah harusnya mampu menjadi instansi kreatif yang diisi oleh individu-individu yang kreatif pula, dengan begitu diharapkan sekolah akan mendapatkan pendapatan tambahan untuk menutupi kekurangan dana untuk operasional sekolah.

Selain itu, pembidikan sasaran pula dirasa masih kurang tepat. Sebab tak jarang si kaya mengecap pendidikan yang layak sedangkan si miskin tetap berkutat dalam belenggu kemiskinan. Pendidikan yang diyakini sebagai bentuk kehadiran negara, nampaknya masih mensekat-sekat masyarakat dalam peng-implementasiannnya. Anak-anak yang berasal dari keluarga mampu, bersekolah di satuan pendidikan yang di gratiskan. 

Sedangkan yang berasal dari keluarga kurang mampu, tidak jarang justru bersekolah di sekolah swasta yang notabennya tidak merasakan dampak baik dari regulasi tersebut, mereka masih diharuskan untuk membayar SPP setiap semesternya, sehingga bagi mereka pendidikan gratis masih sekedar menjadi slogan semata. Terlebih lagi tidak sedikit pula anak-anak dari keluarga tidak mampu yang terpaksa tidak mengenyam pendidikan.

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menyatakan bahwa pada Maret 2020, kemiskinan di Banten menyentuh angka 775.990 jiwa.

Dari angka tersebut, menurut Dewan Riset Daerah Provinsi Banten diketahui terdapat kurang lebih 312 ribu anak usia sekolah menengah yang tidak mengecap bangku pendidikan, alih-alih bersekolah justru setengah dari jumlah anak tersebut telah bekerja, dengan alasan klasik yakni keterbatasan ekonomi. 

Pendidikan gratis yang diprioritaskan untuk si miskin, dalam realitanya belum menepati janji. Sehingga fokus pemerintah terhadap penggratisan sekolah sebagai pemerataan pendidikan nampaknya belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya program pendidikan gratis dinilai sebagai angin segar bagi masyarakat tertentu yang merasakan dampak positif dari kehadiran program ini, namun tidak dapat dielakkan juga bahwa pada akhirnya timbul permasalahan dari kebijakan ini jika ditinjau dari sudut pandang lain, sudah sepatutnya kita juga tidak menutup mata serta telinga dari kekurangan serta permasalahan yang muncul akibat kebijakan Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2018.

Dalam menjalani regulasi ini, sudah semestinya pihak sekolah sudah mulai menjadikan peserta didik sebagai potensi, sehingga menciptakan sumber daya manusia yang mampu berinovasi dalam mencari jalur pendanaan selain mengandalkan dana dari pemerintah yang tidak mencukupi untuk operasional serta pembangunan sarana fasilitas, sehingga perkembangan kemajuan sekolah tidak tersendat dengan kurangnya dana dari pemerintah.

Kemudian pemerintah juga harus lebih bijak dalam menentukan target, tidak membeda-bedakan antara Sekolah Negeri dan Swasta. Sebab jika pemerintah sudah merasa mampu dalam melaksanakan program sekolah gratis, maka seharusnya tidak ada yang di anak tirikan.