Pemanfaatan kode QR sebagai alat transaksi lintas negara bagi negara-negara ASEAN sebetulnya hanya bagian kecil dari kerjasama ekonomi dan keuangan ASEAN. Pembayaran lintas batas yang disepakati 5 negara ASEAN mencakup kode QR, fast payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal. Artinya selain manfaat bagi individu, pembayaran bersama ASEAN memiliki pengaruh lebih besar bagi industri, ekonomi negara dan integrasi ekonomi kawasan.
Negara-negara ASEAN, dengan total Gross Domestic Product (GDP) tahun 2021 untuk 10 negara anggotanya mencapai USD3,36 trilyun, merupakan kekuatan ekonomi urutan 5 terbesar di dunia. Setelah China, US, EU, dan Jepang. Terlebih dengan keberadaan sumber daya alam yang tidak dimiliki kawasan lain dan total populasi mencapai 668 juta (8,5% populasi dunia 2021), di masa depan ASEAN diramalkan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Â Â
Melalui sistem pembayaran bersama ASEAN, ada beberapa tujuan yang tidak dapat dicapai hanya mengandalkan kebijakan satu negara semata.
Pertama, pertumbuhan industri bersama. Meskipun secara lokasi berdekatan, mitra dagang dan industri negara-negara ASEAN sebetulnya lebih banyak dengan kawasan di luar ASEAN. Jepang, China, Australia, Amerika, dan negara-negara Eropa kerap menjadi pemasok utama bagi kebutuhan industri negara-negara ASEAN.
Salah satu alasan bagi industri ASEAN memanfaatkan produk industri negara di luar kawasan ASEAN justru bukan karena alasan industri. Melainkan kemudahan transaksi. Bertransaksi dengan negara di luar ASEAN kerapkali lebih efisien dan ekonomis karena pengaruh US Dollar sebagai alat tukar utama dunia. Mata uang negara-negara tersebut relatif lebih stabil terhadap US Dollar dibandingkan mata uang negara ASEAN.
Melalui kebijakan pembayaran bersama, transaksi antar negara ASEAN dapat langsung dikonversi ke mata uang masing-masing, tanpa melalui US Dollar. Sehingga transaksi antar industri di ASEAN lebih cepat dan lebih ekonomis. Pada gilirannya, diharapkan akan mengakselerasi kerjasama industri, menumbuhkan daya saing dan peningkatan kualitas industri negara-negara ASEAN.
Kedua, peningkatan daya tahan ekonomi kawasan dari guncangan krisis. Jika melihat sejarah, krisis 1998 yang menghantam ASEAN diawali dari krisis di Thailand. Krisis tersebut kemudian dengan cepat menular ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, yang merembet pada guncangan politik.
Melalui kebijakan pembayaran bersama, ASEAN dapat menjadi satu kawasan ekonomi yang solid. Ketika terjadi krisis keuangan atau ekonomi di dunia, ASEAN dapat menghadapi bersama sebagai satu kesatuan ekonomi, bukan negara per negara. Sehingga lebih kuat dan memiliki daya tahan lebih dari gangguan ekonomi di luar kawasan ASEAN.
Ketiga, pemerataan pendapatan per kapita. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa ada kesenjangan pendapatan per kapita yang sangat besar di antara negara-negara ASEAN. Melalui kemudahan lalu lintas uang antar negara, negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi diharapkan dapat menjadi konsumen dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM di negara dengan pendapatan per kapita lebih rendah. Sehingga mampu menjadi katalis yang mengangkat pendapatan per kapita negara di sekitarnya.
Keberadaaan pembayaran bersama ASEAN memiliki kemiripan dengan munculnya mata uang Euro. Ketika pertama kali diperkenalkan pada 1 Januari 2000, Euro tidak memiliki bentuk fisik. Euro hanya digunakan sebagai alat transaksi antar negara Uni Eropa (EU). Barulah 3 tahun kemudian mata uang Euro dicetak, dan hingga hari ini digunakan oleh 20 negara anggota Uni Eropa, 7 negara Eropa non EU, dan beberapa negara kecil kawasan. Saat ini, Euro menjadi salah satu mata uang terkuat dan paling banyak digunakan dunia setelah US Dollar.
