“Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada kuartal I-2016 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,91 persen," demikian bunyi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip, Jumat 6 Mei 2016 (detik.com).
Salah satu dari permasalahan yang dihadapi negara kita adalah tidak meratanya pembangunan ekonomi. Jika Pulau Jawa berkontribusi terhadap ekonomi lebih dari separuh Produk Domestik Bruto, maka Pulau Sumatera menyumbang 22,15%, jauh meninggalkan Kalimantan sebesar 7,67%, Sulawesi 5,89%, baru disusul pulau-pulau lain yaitu bali, maluku, lombok dan papua sebesar yang ditotalkan hanya mencapai 5,38%. Padahal luas Pulau Jawa hanya menempati urutan 5 dibandingkan Kalimantan, Sumatera, Papua dan Sulawesi.
Pemerintah menyadari bahwa kesenjangan pembangunan tersebut terjadi karena kesenjangan infrastruktur. Sebagai contoh kecil, jalan misalnya. Pada tahun 2013 dari total data jalan nasional, provinsi dan kabupaten di Indonesia sepanjang 496.606,84 km, panjang jalan di Jawa dan Bali mencapai 125.871,24 km. Ini menempati urutan kedua dibandingkan sumatera dengan panjang jalan sebesar 169.789,12 km, tidak sebanding dengan luas Jawa hanya 138.794 km persegi, ditambah Bali 5.780 km persegi, dibandingkan Sumatera yang mencapai luas 443.066 km persegi. Sementara panjang jalan di pulau lain seperti Kalimantan hanya 54.613,64 km, Nusa Tenggara 27.552,85 km, Sulawesi 82.066,77 km, Maluku dan Maluku Utara 12.565,54, bahkan Papua yang jauh lebih besar dari Jawa hanya memilik panjang jalan 24.147,68 km.
Menyadari bahwa pabrik, pusat industri dan pusat-pusat ekonomi membutuhkan kelengkapan infrastruktur, terutama transportasi dan telekomunikasi, pemerintah melalui Kementrian PUPR dalam 5 tahun ke depan merancang pembangunan besar-besaran di bidang infrastruktur. Jika selama ini pembangunan infrastruktur terkesan Jawa-sentris, maka visi jangka panjang pembangunan di era 2015-2019 terutama ditujukan untuk pulau-pulau lain di luar Jawa. Supaya melalui pembanguan infrastruktur ini terjadi pemerataan pembangunan, sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi daerah di luar jawa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun tidak hanya jalan raya yang mendapat perhatian, sarana lain seperti waduk, pelabuhan, bandara, jalur kereta api, hingga akses air minum dan minimalisasi kawasan kumuh di perkotaan, diupayakan untuk terus dibenahi.
Sebagai contoh, dalam tahun 2016 ini akan ada 8 waduk yang dibangun, 4 diantaranya berada di luar Jawa, yaitu Waduk Rukoh di NAD, Waduk Sukoharjo di Lampung, Waduk Kuwil Kawangkoan di Sulut, dan Waduk Ladongi di Sultra. Memang terdapat 4 waduk yang dibangun di Jawa, tetapi 2 dari 4 waduk tersebut memiliki volume kurang dar 7 juta meter kubik yang dimaksudkan untuk mengurangi banjir di daerah sekitarnya. Sedangkan 8 waduk lain, 2 di Jawa, ditujukan untuk kebutuhan irigasi yang akan menunjang industri pertanian dan peternakan, juga pembangkit listrik yang akan menerangi wilayah di sekitar waduk.
Sementara itu pemerintah juga merencanakan untuk merampungkan aplikasi konsep Tol Laut dengan membangun 24 pelabuhan hampir di seluruh pulau di Indonesia dengan biaya total mencapai Rp. 39,5 trilyun . Menariknya, Pulau Jawa hanya mendapat jatah 3 pelabuhan, yaitu perluasan dan perbaikan pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya, serta satu pelabuhan di selatan Jawa yaitu Pelabuhan Cilacap. Tidak hanya itu, pelabuhan di Sorong Papua, dirancang sebagai pelabuhan raksasa yang diharapkan mengakselerasi pembangunan Indonesia Timur, dan Papua pada khususnya, dengan secepat-cepatnya. Melalui beroperasi 24 pelabuhan di seluruh Indonesia, diharapkan akan memperlancar perdagangan antar pulau, dan terjadi pemerataan ekonomi daerah.
Tidak hanya pembangunan yang bersifat megah, kondisi-kondisi memprihatinkan yang selama ini kita saksikan di beberapa daerah seperti tidak adanya akses air layak minum, sanitasi, atau kawasan pemukiman kumuh di perkotaan juga mendapat perhatian pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, di akhir tahun 2019, pemerintah menargetkan 100% penduduk Indonesia bisa mendapat akses air layak minum dan sanitasi yang memadai, sementara pemukiman kumuh di perkotaan akan ditekan hingga angka 0%.
Melihat target-target yang ditetapkan, ada banyak Pekerjaan Rumah dalam 5 tahun ini. Memang tidak mudah, namun tekad pemerintah untuk membangun Indonesia sudah tergambar dari rencana dan beberapa langkah yang sudah mulai dijalankan. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah sudah adanya langkah untuk memeratakan pembangunan, bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya sekedar membangun satu atau dua pulau. Indonesia adalah terbentang dari Sabang sampai Merauke, mau tidak mau pembangunan Indonesia harus menyentuh setiap titik wilayah tersebut. Sehingga amanat para pendiri bangsa untuk “ dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” yang termaktub dalam Pendahuluan UUD 45, dapat diawali dan diwujudkan melalui pembangunan Infrasturktur Indonesia-sentris.
Bogor, 1 Juli 2016
