Sehingga untuk menggenjot keuntungan, bank syariah mengikuti arus bisnis bank konvensional. Kepada pihak yang membutuhkan “modal” bank lebih mudah memberikan pinjaman didasarkan hal-hal yang bersifat pasti, seperti: penghasilan tetap, SK kepegawaian atau jaminan aset, padahal dalam banyak kasus, para pelaku usaha kecil yang tidak memiliki SK pegawai dan penghasilan yang tertera dalam slip gaji lebih mampu membayar kredit. Sementara di sisi lain, guna merayu nasabah agar mau menyimpan uang di bank mereka, bank menerapkan suku bunga yang relatif tinggi.
Tidak kurang seorang Presiden Jokowi, dalam acara Pertemuan Tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3/2016) menyatakan keheranannya kenapa suku bunga bank-bank di Indonesia lebih tinggi dibanding negara tetangga, padahal kondisi ekonomi Indonesia lebih baik dari negara tetangga. Setali tiga uang dengan bank konvensional, lembaga ekonomi syariah yang menjadi harapan utama bergeraknya ekonomi riil atas dasar konsep saling menguntungkan antara kreditur dengan debitur justru mengikuti jejak bank konvensional dengan kucuran kredit kepada pihak yang memiliki jaminan untuk menghasilkan keuntungan.
Memutus rantai persoalan tersebut tentu saja bukan hal yang mudah. Tetapi solusi sendiri sudah ada pada falsafah dasar ekonomi syariah, yaitu muamalah: tolong menolong antara kreditur dengan debitur, tanpa adanya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal, dalam hal ini bank syariah. Jika bank syariah membuktikan diri sebagai pihak mampu memberikan sebenar-benarnya pertolongan kepada pelaku usaha riil, tujuan paling mendasar ekonomi syariah sudah terlewati separuh jalan.
Untuk tujuan tersebut, dibanding melirik menggarap pasar perkotaan dan daerah industri yang sudah disesaki berbagai bank dengan berragam corak kredit konsumsi, ada pasar besar di pengelolaan sumber daya alam yang belum teroptimalkan.
Lebih dari 62% wilayah Indonesia adalah lautan, dengan luas 3,1 juta km persegi dan tidak kurang dari 17.000 pulau, tetapi kredit bank untuk usaha bidang perikanan menurut data terakhir Bank Indonesia Agustus 2015, termasuk di antaranya perikanan laut, hanya sebesar 8,24 triliun rupiah. Bandingkan dengan kredit untuk industri pengolahan yang mencapai angka 717,6 triliun rupiah, atau bahkan dibandingkan dengan kredit kepemilikan apartemen yang mampu mencapai angka 13 triliun rupiah. Padahal di negara seperti Jepang dan Amerika, bank tidak segan mengucurkan dana untuk membiayai industri perikanan, khususnya perikanan laut, karena memberi imbal keuntungan yang sangat besar.
Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di wilayah daratan. Hampir 70% wilayah daratan indonesia berada di pedesaan, namun hampir separuh dari total kredit nasional bank dikucurkan untuk wilayah sekitar Ibukota Jakarta, yang ironisnya diikuti pula oleh bank-bank syariah yang mencapai angka lebih dari 40%. Sementara sebagian besar lahan di pedesaan tidak diolah secara optimal karena petani dinilai tidak pernah bisa menjamin keuntungan nilai rupiah tertentu.
Sama seperti konsep syariah saat baru diterapkan, jika ukurannya adalah besaran kredit, pembiayaan di bidang-bidang sumber daya alam merupakan domain baru bagi dunia perbankan. Sehingga sebetulnya para bankir syariah tidak perlu takut untuk memasuki wilayah baru tersebut, misalnya menyalurkan kredit untuk menggerakkan sektor ekonomi di bidang kelautan dan pertanian.
Sejalan dengan firman Allah yang berbunyi .... dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin Allah rezekinya” (Surah Hud, ayat 6), dengan keyakinan bahwa setiap makhluk yang berusaha pasti akan mendapatkan jalan rezekinya, pemberian kredit-kredit untuk usaha rakyat, bidang pertanian, perikanan, dan kelautan akan menghasilkan perubahan yang mampu mendorong lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, menyaingi bank konvensional. Besaran resiko di bidang perikanan dan pertanian yang selama ini menjadi halangan bagi kredit sesungguhnya juga bukan lagi permasalahan yang berarti karena bisa diminimalisir dengan asuransi tani dan nelayan.
Meski tidak selamanya keterlibatan bankir-bankir pengelola bank konvensional di bank syariah berpengaruh negatif terhadap keuangan syariah. Di antara sisi pengaruh positif pengelolaan perbankan syariah yang yang “consumer oriented” adalah meningkatnya pelayanan bank-bank syariah secara sangat signifikan. Hari ini sangat mudah kita temui Anjungan Tunai Mandiri yang dimiliki oleh bank syariah di tiap sudut kota. Pelayanan customer service 24, hingga terintegrasinya pelayanan bank syariah secara online juga telah menjadi hal yang biasa. Demikian juga berbagai pilihan produk perbankan syariah dapat mudah kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan profil keuangan kita.
Ya, keterlibatan bankir bank konvensional telah menjadikan bank-bank syariah sudah sama bagusnya, sama lengkapnya dan sama modernnya dengan bank konvensional. Untuk itu tinggal keberanian bankir-bankir syariah untuk memasuki domain yang selama ini tidak berani disentuh bank konvensional, dan menggaungkan kampanye pemahaman keuangan syariah kepada masyarakat. Karena sesungguhnya, salah satu tantangan terbesar melajunya keuangan syariah adalah pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem syariah sendiri, sekaligus mendorong kesadaran setiap muslim untuk menggunakan produk keuangan syariah.
Ketika sistem ekonomi syariah membuktikan diri sebagai sistem yang mampu membangun manusia dan melalui kesejahteraan, yakinlah angka-angka statistik pangsa pasar bank syariah yang mencapai dua digit hanyalah ukuran kecil. Lebih dari itu adalah terwujudnya ekonomi berkeadilan dan menebarkan rahmat bagi seluruh umat manusia, yang menjadi tujuan dari Islam rahmatan lil alamin. Setelahnya, semoga tidak ada lagi orang seperti sahabat saya yang terzalimi karena meminjam uang.
