Kedua, alih kelola Blok Mahakam merupakan batu loncatan Pertamina untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana perusahaan migas besar semacam Exxon, E&P Total, Petrobras, atau bahkan Petronas milik Malaysia. Diungkapkan oleh Ketua DPD-RI, Irman Gusman, BUMN sejatinya merupakan jangkar ekonomi dalam melaksanakan amanat UUD 45. Negara menguasai seluruh kekayaan alam, dengan BUMN sebagai perpanjangan tangan mengelola kekayaan tersebut untuk kesejahteraan bangsa.
Irman Gusman percaya Pertamina mampu melakukan restrukturisasi, sehingga di masa depan Pertamina menjadi pembawa bendera negara di kancah bisnis migas internasional. Sebab selama ini hambatan Pertamina untuk berkembang adalah tidak adanya perlakuan selayaknya sebuah perusahaan profesional, Pertamina hanya menjadi perusahaan penyetor kas negara. Akibat dari Pertamina tidak bekerja secara mandiri dan profesional, keuntungan per tahun Pertamina hanya US$ 2 billion per tahun, jauh di bawah Petronas Malaysia yang mampu meraup keuntungan hingga US$ 30 billion.
Dukungan kebijakan kepada Pertamina untuk mengelola blok di luar negeri pun masih minim. Dari beberapa blok yang dikelola di beberapa negara seperti Aljazair, Irak dan Malaysia, Pertamina tercatat mampu memproduksi sekitar 60.000 barel per hari, diperoleh Pertamina tanpa bantuan negara. Jauh tertinggal dibandingkan Petronas dan atau Petrochina yang memiliki blok di banyak negara dengan produksi ratusan ribu hingga jutaan barrel per hari. Alih kelola Blok Mahakam kepada Pertamina diharapkan mampu menjadi modal awal Pertamina untuk melesatkan produksi, mandiri dari intervensi dan pembiayaan negara, serta lebih kuat dalam upaya melebarkan sayap ke mancanegara, sekaligus membangun fondasi ketahanan energi secara internasional.
Ketiga, alih kelola Blok Mahakam merupakan katalis bagi desentralisasi ekonomi. Setelah era reformasi berjalan lebih dari 15 tahun, Irman Gusman menilai desentralisasi baru berjalan di bidang politik. Sementara di bidang ekonomi belum terjadi desentralisasi. Pembagian porsi bagi hasil produksi migas Blok Mahakam untuk daerah tidak sekedar sejumlah uang yang akan dikelola Kaltim, melainkan peranan migas yang bisa dikelola untuk melakukan proses pembangunan dan industrialisasi wilayah Kaltim.
Selain sebagai katalis pembangunan daerah Dr. Andang Bachtiar juga melihat bagi hasil migas di daerah sebagai peluang untuk perusahaan daerah (BUMD) berkembang menjadi perusahaan migas profesional yang sehat dan mampu mendampingi BUMN seperti Pertamina. Dr. Andang mencontohkan keberhasilan BUMD Bumi Siak Pusako mengelola Blok CPP ( Coastal Plain and Pekanbaru) bersama Pertamina dengan pembagian 50%:50%, meski pun sempat terjadi kisruh saat awal alih kelola di tahun 2002.
Keempat, alih kelola merupakan tonggak awal perubahan kebijakan ketahanan energi nasional. Dewan Energi Nasional berpandangan ketahanan energi nasional haruslah bersifat desentralisasi juga, yakni ketahanan energi nasional dibangun dengan fondasi ketahanan energi daerah. Faktanya dengan produksi migas yang sedemikian besar kondisi kelistrikan daerah penghasil migas seperti Kaltim justru memprihatinkan. Hasil migas Kaltim keluar untuk menerangi Jepang, Korea, Taiwan, dan Jakarta tanpa menyisakan untuk Kaltim. Â Melalui bagi hasil migas untuk daerah, sudah saatnya migas menjadi tulang punggung energi listrik tempat migas tersebut dieksploitasi, sehingga terbangun ketahanan energi nasional yang berbasis ketahanan energi daerah.
Di sisi lain, negosiasi bagi hasil paska alih kelola dengan E&P Total dan Inpex merupakan peluang bagi negara dan Pertamina untuk membangun ketahanan energi dengan sumberdaya migas dari luar negeri. Melalui opsi swap, yaitu mendapat ladang migas di blok yang dikelola E&P Total dan Inpex di luar negeri sebagai alat tukar bagi hasil paska kelola yang mereka dapatkan, Pertamina bisa memperoleh peluang untuk meningkatkan produksi migas di luar negeri untuk dibawa hasilnya ke dalam negeri.
[caption id="attachment_414733" align="aligncenter" width="700" caption="Ilustrasi pengeboran migas lepas pantai (gambar diambil dari www.skkmigas.go.id) "]
Dari beberapa catatan tersebut, bisa kita pahami bahwa alih kelola Blok Mahakam hari ini memiliki berbagai dimensi strategis menyangkut kedaulatan dan masa depan negara. Melalui alih kelola WK Blok Mahakam, ada banyak pelajaran yang bisa dijadikan acuan dalam mengelola blok migas di masa depan, dan mengelola sumber daya alam Indonesia pada umumnya.
Harapan besar sebetulnya ada pada SKK Migas sebagai regulator bisnis hulu migas, agar Blok Mahakam dijadikan momentum perbaikan dengan tampil ke muka menjamin kelancaran proses alih kelola. Jika SKK Migas mampu berperan dalam melakukan alih kelola blok migas nasional, keinginan Asosiasi Daerah Penghasil Migas meminta pemerintah membubarkan SKK Migas tentunya tidak akan muncul. Kalau keberadaan SKK Migas masih dinilai perlu, maka restrukturisasi, atau perubahan bentuk SKK Migas sebagai BUMN bersifat business to business yang memiliki kekuatan memaksa perlu secepatnya dilakukan. Supaya SKK Migas mampu menjadi pemain utama dalam penyelamatan sumber daya migas nasional.
Sebab jika tekad dan upaya penyelamatan sumber daya alam Indonesia tidak dimulai hari ini juga, Bangsa kita akan terus melangkah menuju jebakan paradoks kutukan sumber daya alam. Tempat dimana daerah berkelimpahan sumber daya alam seharusnya kaya raya, masyarakatnya justru miskin dan terbelakang. Hanya melalui pengelolaan secara mandiri, terdesentralisasi, terlaksananya praktik good governance, dan partisipasi masyarakat, sumberdaya alam Indonesia dapat diselamatkan. Lalu, kesejahteraan Bangsa Indonesia di masa depan bukan sekedar harapan tanpa wujud nyata.
