Tulisan ini bukanlah tentang pro atau kontra dengan kebijakan yang baru saja diputuskan oleh pemerintah mengenai  APBN-P 2013, yang kemungkinan besar tentang kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM) bersubsidi. Tetapi lebih ke sikap masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Krisis kepercayaan adalah suatu kondisi yang bisa menggambarkan pernyataan sikap masyarakat Indonesia saat ini terhadap para pemimpinnya.
Penyelewengan dana, gratifikasi, korupsi sana, korupsi sini, wanita simpanan dan lengkap sudah berita-berita tentang pemerintah baik dari eksekutif, legislatif dan yudikatif yang setiap hari diberitakan oleh media-media. Menjadi pemimpin yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakatnya malah menjadi suatu standar keburukan yang tidak boleh dicontoh. Memang tidak bisa digeneralisasi bahwa semua pemerintah seperti itu, tetapi ketika berbicara tentang suatu instansi (Indonesia), kesalahan satu orang adalah kesalahan semuanya yang berada dalam sistem. Siapa yang ada dalam sistem? Ya semuanya, pemerintah dan masyarakat yang diperintah, bangsa ini.
Kembali kepada krisis kepercayaan yang seharusnya menjadi fokus disini, tidak lama lagi pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kisaran berapa naiknya, ya kita tunggu saja pengumannya secara resmi dari pemerintah. Kebijakan menaikkan harga BBM menurut saya tidak bisa dibilang baik atau tidak baik dalam kondisi saat ini, karena bila berpikir secara ideal, pasti sudah banyak pertimbangan-pertimbangan khusus dan kalkulasi-kalkulasi rumit yang telah dipikirkan oleh para ahli. Tetapi ketika kondisi krisis kepercayaan ini sudah menjadi suatu penyakit yang akut di masyarakat, sebaik apapun, seberpihak penuh terhadap semua masyarakatpun pasti akan menjadi sebuah keputusan yang menimbulkan timbal balik yang negatif dari masyarakat.
Kembali pada tahun 2007 pada saat pertama kali kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG, kebijakan tersebut dinilai hanya akan menjadi keuntungan beberapa pihak dengan total anggaran yang mencapai angka 12 triliyun, mengurangi lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Tetapi bila kita lihat sekarang pada tahun 2013, mulai dari pedagang kaki lima hingga ibu-ibu rumah tangga hampir semuanya menggunakan gas LPG. Walaupun pada proses pelaksanaannya banyak sekali menemui hambatan seperti tabung gas yang mudah meledak dan akhirnya menelan banyak korban. Bila dibandingkan dengan Negara India, selama 3 tahun konversi Indonesia berhasil merubah kebiasaan 56 juta orang untuk memakai gas LPG, ini merupakan suatu proses dan kerja yang sulit! Tapi pemerintah bisa berhasil melakukannya.
Pada proses konversi minyak tanah ke gas LPG ada beberapa hal yang bisa dijadikan pembelajaran oleh pemerintah dalam memberlakukan kebijakan kenaikan BBM, yang pertama adalah dalam kondisi krisis kepercayaan seperti saat ini, pemerintah harus bisa lebih transparan dalam mengalokasikan besaran subsidi yang dicabut. Baik itu untuk pendidikan, kesehatan,infrastruktur maupun kebutuhan bahan-bahan pokok. Pemerintah harus bisa menjamin kalau dana alokasi tersebut tidak diselewengkan untuk pribadi atau golongan-golongan tertentu. Masyarakat tentu juga mampunyai tugas sebagai bagian dari sistem, yaitu tetap mengawasi dana alokasi subsidi tersebut. Lalu yang diperlukan adalah sosialisasi yang baik terhadap masyarakat kenapa BBM harus dinaikan, tanpa menggunakan alasan mengada-ada yang biasanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Peran media pun dibutuhkan disini, media harus benar-benar menjadi media kontrol sosial yang baik dan bersifat netral, kepercayaan masyarakatpun bisa disembuhkan melalui peran media, tetapi sekali lagi masyarakat Indonesia sudah sangat pintar dalam melihat dan mendengar, jadi media juga harus pintar-pintar dalam memberitakan dan mencitrakan pemerintah sebagai pimpinan negara.
Tapi sekali lagi, kepercayaan masyarakat ibarat sebuah bangunan kokoh dan apabila hancur, pemerintah harus bisa membangun kepercayaan itu lagi dengan reputasi dan tindakan yang nyata.
