Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan kesehatan di Indonesia. Namun, tantangan besar terus menghantui keberlangsungan program ini, salah satunya adalah isu kenaikan iuran yang sering kali memicu perdebatan publik. Kenaikan ini sebagian besar dipicu oleh masalah defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan.
Defisit tersebut terjadi akibat ketidakseimbangan antara jumlah pemasukan dari iuran peserta dengan besarnya pengeluaran untuk klaim layanan kesehatan. Ketidaksesuaian ini diperparah oleh rendahnya kepatuhan pembayaran iuran dari peserta mandiri dan tingginya biaya layanan kesehatan yang terus meningkat. Akibatnya, BPJS Kesehatan menghadapi tekanan keuangan yang serius hingga berujung pada risiko gagal bayar terhadap fasilitas kesehatan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kelancaran layanan kesehatan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan program JKN dalam jangka panjang.
Kenaikan iuran sering dianggap sebagai solusi untuk mengatasi defisit, namun langkah ini juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menjadi dilema besar yang memerlukan perhatian serius dan pendekatan yang lebih holistik agar keberlanjutan BPJS Kesehatan tetap terjaga tanpa membebani masyarakat.
Isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan mendasar yang dihadapi oleh program JKN, yaitu defisit keuangan yang terus membayangi. Defisit ini terjadi karena beberapa faktor utama, seperti ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang diterima dengan pengeluaran yang harus ditanggung untuk memenuhi klaim kesehatan. Banyak peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran, sementara biaya layanan kesehatan, seperti obat-obatan dan perawatan rumah sakit, terus mengalami kenaikan seiring waktu. Hal ini menyebabkan tekanan keuangan yang signifikan, di mana dana yang tersedia tidak cukup untuk menutup kebutuhan layanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS.
Tekanan keuangan ini berdampak langsung pada berbagai aspek operasional BPJS Kesehatan. Salah satu dampak paling mencolok adalah potensi gagal bayar kepada fasilitas kesehatan yang telah memberikan layanan kepada peserta. Kondisi ini dapat mengganggu arus kas rumah sakit dan klinik, yang pada akhirnya menghambat kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Fasilitas kesehatan, terutama yang kecil atau berada di daerah terpencil, menjadi pihak yang paling rentan terkena imbas dari keterlambatan pembayaran
 ini.
Di sisi lain, kenaikan iuran sering kali dianggap sebagai solusi praktis untuk menutup defisit, tetapi langkah ini membawa tantangan sosial yang tidak kalah berat. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan iuran dapat menjadi beban tambahan yang sulit ditanggung, meskipun sebagian besar dari mereka termasuk dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai oleh pemerintah. Namun, bagi peserta mandiri di kelas non-PBI, terutama yang pendapatannya pas-pasan, kenaikan ini bisa memicu penurunan kepatuhan dalam membayar iuran atau bahkan menyebabkan mereka berhenti menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Isu ini mencerminkan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan program, namun di sisi lain, langkah-langkah yang diambil harus mempertimbangkan dampak sosialnya, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Tanpa solusi yang komprehensif, kenaikan iuran mungkin hanya menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar masalah, yakni efisiensi pengelolaan dan pengendalian biaya layanan kesehatan.
Mengatasi isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan defisit yang mendasarinya memerlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya berfokus pada sisi pendapatan melalui iuran, tetapi juga pada pengelolaan biaya dan peningkatan efisiensi layanan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:
Pertama, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran dari peserta mandiri. BPJS Kesehatan perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mendorong peserta membayar iuran tepat waktu. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pengingat pembayaran, memberikan insentif bagi peserta yang patuh, serta memperketat sanksi bagi penunggak. Edukasi mengenai pentingnya peran iuran dalam menjaga keberlanjutan layanan juga harus diperluas.
Kedua, pengendalian biaya layanan kesehatan. BPJS Kesehatan perlu bekerja sama lebih erat dengan fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa pengeluaran tetap terkendali. Misalnya, dengan memperketat audit terhadap klaim layanan, menerapkan standar tarif yang lebih efisien, dan mendorong penggunaan obat generik untuk menekan biaya. Selain itu, fokus pada pencegahan dan promosi kesehatan juga harus ditingkatkan guna mengurangi beban penyakit kronis yang memerlukan biaya tinggi.
Ketiga, optimalisasi pendanaan dari sumber lain. Pemerintah dapat mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran untuk penerima bantuan iuran (PBI) atau mencari sumber pendanaan alternatif, seperti melalui pajak kesehatan atau sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kemitraan dengan sektor swasta juga dapat menjadi salah satu solusi untuk menambah dukungan finansial bagi program JKN.
