Mohon tunggu...
David F Silalahi
David F Silalahi Mohon Tunggu... Ilmuwan - ..seorang pembelajar yang haus ilmu..

..berbagi ide dan gagasan melalui tulisan... yuk nulis yuk.. ..yakinlah minimal ada satu orang yang mendapat manfaat dengan membaca tulisan kita..

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Lawan Budaya Korupsi Warisan Kolonial!

24 Agustus 2022   00:20 Diperbarui: 25 Agustus 2022   12:42 757
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi (rised.or.id)

Entah mengapa pula ketimbang berita aksi pencegahan, aksi penangkapan koruptor malah lebih mendapat tempat di media. Ditangkap. Dadah-dadah di depan kamera. Dituntut dan diadili. Namun, ironisnya mereka hanya dihukum sekenanya. Setelah bebas masih berkoar-koar di berbagai forum. Disorot kamera. Hah. Entahlah.

Keserakahan dan miskinnya integritas para pejabat menyuburkan praktik korupsi. Katakan tidak, padahal melakukan praktik korupsi. Hambar.

Pemberantasan Korupsi yang berlangsung sejak KPK dibentuk, nampaknya belum mampu menghilangkan praktik korupsi. Pemberantasan perlu diperkuat dengan pencegahan. Pepatah bijak mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. KPK nampaknya perlu diubah jadi KPPK. Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pekerjaan besar memang. Misalnya, Seleksi Mandiri Universitas perlu dievaluasi menyeluruh. Hapuskan saja jika jadi lahan korupsi di lingkungan akademik. 

Coba kita analisis secara sederhana. Demi masuk kuliah, orangtua calon mahasiswa harus mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk menyogok. Misalkan uang sogokan ini berasal dari hasil berdagang. Bisa jadi si pedagang menaikkan harga dagangan demi mengumpulkan uang sogokan. Atau menipu pembeli dengan ukuran atau timbangan yang sudah dikurangi. Pembeli itu adalah rakyat. 

Atau uang sogokan itu berasal dari pendapatan haram di tempat bekerja. Misalkan pejabat pemerintah. Bisa jadi uang sogokan itu berasal dari hasil korupsi juga. Misalkan didapatkan dari uang suap pengurusan izin. Pengusaha yang memperoleh izin ini memasukkan uang sogok itu sebagai biaya operasional usahanya. Lalu masuk menjadi harga produk usahanya. Lalu dijual ke masyarakat. Seandainya tidak ada uang sogok perizinan tadi, bisa jadi harga produknya bisa dikurangi. Ujung-ujungnya tetap rakyat yang menanggungnya. Kita-kita semua. Begitulah jahatnya korupsi ini. Sangat wajar jika dianggap extraordinary crime!

Berbeda dengan cagar budaya sebagai warisan masa kolonial perlu tetap dilestarikan jangan sampai hancur, budaya korupsi warisan kolonial ini justru harus dihancurkan. Darurat gerakan revolusi mental. Revolusi ya, bukan reformasi! Revolusi yang bersifat semesta dan cepat! Penghayatan nilai-nilai Pancasila perlu digencarkan kembali di bangku sekolah. Pemimpin harus benar-benar melakukan apa yang dia omongkan. Apa yang dinasehatkannya pada generasi penerus.

Masyarakat perlu dilibatkan dalam mengawasi pelayanan publik. Memberi masukan dalam upaya pencegahan. 

Semoga negeri yang baru saja berulang tahun ke 77 ini akan baik-baik saja. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun