Mohon tunggu...
David F Silalahi
David F Silalahi Mohon Tunggu... Ilmuwan - ..seorang pembelajar yang haus ilmu..

..berbagi ide dan gagasan melalui tulisan... yuk nulis yuk.. ..yakinlah minimal ada satu orang yang mendapat manfaat dengan membaca tulisan kita..

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Yuk Cerdas Jadi Konsumen Listrik! Sudah Tahu Hakmu?

23 Mei 2020   20:10 Diperbarui: 25 Mei 2020   03:28 284
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jika merasa hak-hak sebagai konsumen listrik tersebut diatas belum terpenuhi, maka sah-sah saja kalau mengadu. Misalnya tegangan yang drop, tagihan tak wajar, petugas baca meter tidak membaca dengan benar, sering padam, pengajuan tambah daya lambat dilayani, pengajuan berlangganan tidak diproses, pungutan liar, dan sebagainya.

Jumlah pengaduan itu sendiri menjadi cerminan layanan dari penyedia listrik. Sedikit komplain berarti makin baik layanannya, dan juga sebaliknya. Setidaknya ada beberapa saluran pengaduan yang bisa dimanfaatkan masyarakat pelanggan PLN, antara lain

Center 123 PLN

Setiap unit PLN wajib menerima pengaduan konsumen dan menindaklanjutinya. Misalnya, PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) melaporkan, ada sebanyak 2.900 keluhan masyarakat akibat melonjaknya penagihan tarif listrik selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

PLN Distribusi Jateng-DIY
PLN Distribusi Jateng-DIY
Tentunya diharapkan pengaduan ini selesai ditingkat PLN saja. Konsumen diharapkan terpenuhi hak-haknya. Karena sejatinya pengaduan ini hanyalah tuntukan hak yang belum terpenuhi.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Masyarakat yang merasa pengaduannya tidak terselesaikan oleh PLN. Haknya sebagai konsumen belum terpenuhi, sah-sah saja melaporkan pada lembaga independen seperti YLKI.

YLKI menerima 1.871 pengaduan konsumen sepanjang 2019. Pengaduan didominasi di sektor perbankan hingga pinjaman online. Pengaduan terkait listrik hanya berjumlah 24 saja.

Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM

Jika lapor ke PLN, ke YLKI, belum juga membuahkan hasil. Maka laporkan saja pada Pemerintah. Tentunya sebagai regulator, Pemerintah juga mengawasi pelayanan PLN pada konsumennya. Biasanya pelanggan dan PLN difasilitasi untuk mendengar kedua belah pihak. Pemerintah menjadi wasitnya untuk menilai bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Laporan Kinerja Tahun 2019 mencatat terdapat jumlah pengaduan subsidi listrik tepat sasaran sampai dengan 31 Januari 2020 sebanyak 293.300 pengaduan, dengan 176.711 sudah terselesaikan dimana sebaran jumlah pengaduan terbanyak di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. 

Hasil screenshot
Hasil screenshot

Selain itu terdapat juga 215 pengaduan lainnya. Biasanya ini pengaduan yang tindaklanjut dari PLN nya belum memuaskan bagi konsumen.

Ombudsman RI

"Sejumlah pelanggan mengeluhkan, di antaranya telah mengeluh pada Ombudsman, akibat tagihan listrik bulan terakhir melonjak secara berlipat ganda, padahal pemakaian listrik oleh pelanggan dianggap normal saja atau tidak naik," ujar Laode Ketua Ombudsman RI seperti dikutip dari website resmi Ombudsman RI, pada Rabu 6 Mei 2020.

Lapor (KSP)

Kantor Staf Presiden pun bisa dijadikan saluran pengaduan. KSP telah menyiapkan webform untuk laporan masyarakat 'LAPOR'. Layanan Aapirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

Dokpri, hasil screenshot
Dokpri, hasil screenshot

Tidak hanya untuk pengaduan listrik. Ini biasanya akan diteruskan ke masing-masing Menteri yang menangani dan dipantau berkala penyelesaiannya. Pada tahun 2017 misalnya, ada 587 pengaduan terkait subsidi listrik yang diterima KSP, dan diteruskan pada Kementerian ESDM untuk diselesaikan.

Media

Tidak jarang juga pengaduan itu menggunakan jalur media. Entah media cetak atau media online. Jika kita baca, tak sedikit Surat Pembaca yang berisikan pengaduan masyarakat, termasuk pengaduan listrik.

Tribun
Tribun

Jika masih ingat, ada anak SD di Sumatera Utara memegang kardus bertuliskan 'minta tolong pada Presiden agar ada listrik', saking lamanya belum ada listrik di desanya, viral oleh media, dan sampai juga pada Presiden. Tak lama kemudian teranglah desanya, dan dia pun berterimakasih pula lewat media. Seringkali media ini menjadi saluran yang efektif pula.

Demikian ulasan agar kita memahami hak sebagai konsumen listrik, bukan terbatas hanya pada pelanggan PLN, namun juga pelanggan listrik pada perusahaan lainnya. Misalnya pelanggan Cikarang Listrindo, pelanggan Bekasi Power, pelanggan PLN Batam, dst. Call center yang dihubungi, jangan ke PLN ya, tapi call center masing-masing perusahaan dimaksud. Hehe

Intinya mengadulah jika merasa tertindas hingga terpenuhi hak mu. 

Untuk tips berhemat terangkum dalam tulisan sebelumnya. 

Nantikan ulasan atau tips lainnya pada episode berikutnya..bersambung..hehe

Tak lupa melalui tulisan ini, bagi Kompasianer dan sahabat pembaca muslim, saya mengucapkan:

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Mohon Maaf lahir dan batin

Catatan: Jika tulisan ini menurut pembaca bermanfaat, boleh di- share atau dibagikan pada para sahabat. ^_^

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun