Selain itu, terdapat juga polemik terkait implementasi TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat). Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa implementasi program ini akan terhambat oleh adanya perbedaan pandangan antara pemerintah yang lama dan yang baru.
Meskipun terdapat beberapa polemik terkait transisi pasca pemilihan, namun diharapkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran dapat mengatasi perbedaan pandangan dan memimpin negara dengan baik.
Implikasi Pengesahan UU DKJ (Daerah Khusus Jakarta) 2024
1. Pemindahan Ibu Kota Negara
Salah satu implikasi paling signifikan dari pengesahan UU DKJ 2024 adalah pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemindahan ini akan berdampak pada sektor ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia.
2. Pembentukan IKN
Pengesahan UU DKJ 2024 juga membawa implikasi pembentukan IKN sebagai ibu kota negara baru. Pembentukan IKN akan membutuhkan investasi besar dan perencanaan yang matang untuk memastikan keberhasilannya.
3. Perubahan Kebijakan Pemerintah
Dengan pengesahan UU DKJ 2024, pemerintah harus membuat kebijakan baru untuk mengatur wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan IKN. Hal ini akan mempengaruhi kebijakan pemerintah di masa depan.
4. Peluang Investasi
