TAPERA: Fungsi dan Kontribusi bagi Transisi
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan demi memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau untuk para peserta. Program Tapera ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
Tapera memberikan kontribusi yang signifikan bagi transisi pemerintahan pasca terpilihnya Prabowo-Gibran dan disahkannya UU DKJ 2024. Dalam konteks transisi tersebut, Tapera dapat berperan sebagai sumber pembiayaan perumahan yang dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan perumahan mereka.
Selain itu, Tapera juga dapat membantu pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti. Program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan perumahan yang berdampak pada peningkatan produksi bahan bangunan dan jasa konstruksi.
Dalam jangka panjang, Tapera juga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia dengan memperbaiki akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Program ini dapat membantu masyarakat yang sebelumnya sulit membeli atau membangun rumah karena masalah biaya menjadi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan perumahan mereka.
Dengan demikian, Tapera memiliki fungsi dan kontribusi yang penting bagi transisi pemerintahan pasca terpilihnya Prabowo-Gibran dan disahkannya UU DKJ 2024. Program ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan perumahan mereka, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Polemik Transisi Pasca Pemilihan PRABOWO-GIBRAN
Setelah terpilihnya pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024, terdapat beberapa polemik terkait transisi kekuasaan pasca pemilihan. Meskipun Prabowo-Gibran meraih kemenangan dengan perolehan suara yang signifikan, tetapi beberapa pihak masih meragukan kemampuan mereka dalam memimpin negara.
Salah satu polemik yang muncul adalah terkait rencana implementasi program IKN (Indonesia Kawasan Maju). Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan di beberapa kawasan strategis. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa implementasi program ini akan terhambat oleh adanya perbedaan pandangan antara pemerintah yang lama dan yang baru.
