Jakarta, sebagai ibu kota Pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah lama menjadi pusat dinamika dan percampuran budaya yang kaya.
Namun, di balik gemerlap perayaan ulang tahun kota ini, masyarakat inti Jakarta, khususnya Betawi, sering kali merasa partisipasi mereka terbatas.
Terlebih lagi, dengan disahkannya Undang-Undang Daerah Khusus Ibukota Jakarta (UU DKJ) yang baru, banyak pertanyaan yang muncul tentang bagaimana nasib kebudayaan Betawi di masa depan.
Sejarah mencatat bahwa Betawi merupakan suku asli yang membentuk identitas Jakarta.
Namun, modernisasi dan urbanisasi yang pesat telah membuat masyarakat Betawi sering kali terpinggirkan dalam pembangunan kota. Ulang tahun Jakarta, yang seharusnya menjadi momentum bagi seluruh lapisan masyarakat untuk merayakan keberagaman dan kebersamaan, kerap kali tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat Betawi.
Keterbatasan ini bukan hanya dari segi kuantitas partisipasi, tetapi juga dalam representasi budaya yang otentik dan murni.
Dengan disahkannya UU DKJ, harapan akan penguatan peran masyarakat Betawi dalam pembangunan dan pelestarian budaya muncul.
Namun, kekhawatiran tetap ada. Sejauh mana undang-undang ini dapat benar-benar mengakomodasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Betawi? Bagaimana mekanisme pengawasan dan implementasinya? dengan pemikiran seorang ahli tata negara dan layaknya seorang wartawan investigasi, kami melihat bahwa UU DKJ membuka peluang besar bagi masyarakat Betawi untuk lebih aktif dalam menentukan arah perkembangan budaya di Jakarta.
Namun, peluang ini harus diiringi dengan kesadaran kritis dan strategi yang matang.
Mari kita merenung sejenak, menggugah Sejarah: Analisa dari almarhum Babe Ridwan Saidi, Mendiang Babe Ridwan Saidi, seorang tokoh Betawi yang dihormati, datuk dan guru besar kami, pernah menyatakan bahwa ada tanda tanya besar mengenai tanggal eksak lahirnya kota Jakarta dan asal-usul Betawi yang biasa kita dengar. Menurut beliau, banyak aspek sejarah Jakarta yang masih perlu digali dan dipahami secara mendalam.
