Disadur dari analisa politik budaya PILKADA DKJ 2024 bang David Darmawan di news.betawiglobal.com
Jakarta, kota yang terus bergerak dalam arus modernisasi dan tradisi, kini di ambang pemilihan gubernur yang krusial pada tahun 2024. Dengan perubahan ibu kota negara yang baru dan tantangan urban yang semakin kompleks, Jakarta membutuhkan pemimpin yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan strategi politik modern.
Penelitian ini mengungkap bagaimana calon dari jalur partai, independen, dan adat bersiap untuk memperebutkan kursi gubernur dengan membawa harapan dan aspirasi yang beragam. Para kandidat dari jalur partai biasanya didukung oleh mesin politik yang solid, sementara calon independen menawarkan pandangan baru dan terbebas dari ikatan partai tradisional. Namun, yang paling unik adalah munculnya calon-calon yang mengakar dari tradisi Betawi, yang diharapkan dapat membawa kembali esensi lokal dalam pemerintahan.
Dalam pencarian ini, kandidat dari jalur partai, independen, dan adat telah menyampaikan platform mereka mengenai bagaimana mereka akan melaksanakan tugas pelestarian ini. Calon dari jalur partai cenderung menjanjikan program-program yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pelestarian budaya, sementara calon independen seringkali mengangkat isu transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya.
Namun, calon yang paling menonjol adalah beliau-beliau yang datang dari jalur adat Betawi. Beliau-beliau tidak hanya membawa platform pelestarian, tetapi juga keaslian dan keautentikan yang diakui oleh masyarakat Betawi. Salah satu calon adat, misalnya, mengusulkan pembangunan museum hidup yang akan memamerkan seni, kerajinan, dan gaya hidup Betawi, sebagai pusat pembelajaran dan wisata budaya yang akan mendidik generasi muda dan menarik turis.
Menurut beberapa warga asli Betawi yang kami wawancarai, ada kekhawatiran bahwa tanpa pemimpin yang mengerti dan menghargai kekhasan budaya Betawi, identitas mereka akan semakin tergerus di tengah globalisasi kota. “Kita butuh pemimpin yang tidak hanya mengerti politik, tapi juga menghormati adat kita,” ujar bang David, wakil bendahara OKK BAMUS (Badan Musyawarah) Betawi 1982.
Sementara itu, analis politik menyatakan bahwa integrasi antara jalur politik dan adat bukan hanya penting dalam konteks kebudayaan, tapi juga strategis dalam membangun pemerintahan yang inklusif dan efektif. “Integrasi ini dapat menjadi kunci dalam mengatasi perpecahan sosial dan memperkuat fondasi demokrasi kita,” tambahnya.
Dalam suasana yang ceria, Bang David tersenyum lebar dan tertawa kecil saat ditanya oleh tim peliput BetawiNews mengapa ia tidak tertarik mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta yang akan datang. “Saya ini hanya orang biasa di kampung, anak Betawi tulen yang harus menjaga adat dan tata krama, serta menghormati para orang tua di kampung kita,” ucap Bang David. Ia mengakui dirinya bukanlah sosok yang ideal untuk memimpin Jakarta sambil tertawa kencang beliau mengatakan kudu dan masih harus bisa memimpin diri sendiri dan keluarganya terlebih dahulu, Bang David menekankan komitmen pribadinya terhadap pelestarian nilai-nilai Betawi. “Saya bertekad untuk selalu siap berkontribusi dalam pembangunan dan kebangkitan Jakarta, terutama dari sisi kebudayaan Betawi, dalam kancah yang lebih global,” tambahnya. Dengan semangat yang tak kunjung padam, ia berharap dapat terus memajukan dan mengangkat harkat dan martabat serta marwah Betawi ke depannya dengan selalu belajar dari masa lalu.
Dalam beberapa bulan ke depan, Jakarta akan menyaksikan sebuah pertarungan politik yang tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin, tetapi bagaimana mereka akan memimpin. Masyarakat Jakarta diharapkan tidak hanya memilih berdasarkan janji politis semata, tapi juga visi dan kapasitas untuk menghormati serta memelihara kearifan lokal.
Di tengah dinamika global dan lokal yang bersinggungan, Pilkada Jakarta 2024 menjadi lebih dari sekadar pemilihan gubernur. Ini adalah pilihan arah bagi Jakarta, apakah akan melangkah lebih jauh ke dalam modernitas atau juga menggenggam erat nilai-nilai tradisinya. tetapi juga pemimpin yang mampu menjaga dan mempromosikan budaya Betawi, sesuai amanah UU nomor 2 tahun 2024 tentang Propinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang membutuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus untuk menghormati kesejarahan, ciri khas, dan karakteristik kekhususan Jakarta.
