Transisi Energi di Indonesia di Persimpangan Jalan, JETP Vs Bank BUMN

Bulan Mei lalu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan marah-marah karena pendanaan transisi energi melalui skema JETP (Just Energy Transition Partnership). 

Luhut menyebut pendanaan transisi energi dari Amerika Serikat (AS) melalui skema JETP masih belum jelas. "Janji negara Adidaya dalam forum G20 lalu hanyalah omong kosong," ungkap Luhut yang dikutip beberapa media massa di bulan Mei.

Seperti sering diberitakan di berbagai media, tahun lalu, di sela-sela KTT G20, Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan transisi energi di Indonesia melalui skema JETP. Namun, sampai dengan bulan Mei, ternyata pendanaan transisi energi belum jelas.

Sebagai negara yang masih tergantung dengan Batu Bara, Indonesia memerlukan banyak sekali pendanaan untuk transisi energi. Pendanaan dalam skema JETP bisa menjadi pijakan bagi transisi energi. Namun, sayangnya pendanaan itu justru tidak jelas.

Ironisnya, di tengah ketidakjelasan pendanaan transisi energi itu, bank-bank di Indonesia justru mendanai proyek Batu Bara baru. Pada 12 Mei 2023, sekelompok lima bank domestik Indonesia -- Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Permata -- memberikan total pinjaman sebesar Rp2,5 triliun dan US$1,5 miliar kepada Adaro anak perusahaan smelter dan PLTU Batubara, Kalimantan Aluminium Industry (KAI), dan Kaltara Power Indonesia (KPI).

Padahal di antara bank-bank pendana Batu Bara itu sudah seringkali mengklaim sebagai pelopor bank hijau. Dalam Sustainability Report BNI  di 2020 misalnya, bank tersebut menyatakan memiliki komitmen mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, yang salah satunya bertujuan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), penyebab krisis iklim. 

Kini transisi energi di Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, dana JETP tidak jelas namun di sisi lainnya justru pendanaan ke Batu Bara justru lebih jelas.