Perkembangan pandangan di Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan sesungguhnya penggugat bukan hanya berorientasi kepada persoalan menang atau kalah, tapi menggugat kualitas Pemilu.
Jadi sangat bertolak belakang dengan pernyataan kocak Gibran Rakabuming Raka ketika memberi tanggapan tentang gugatan ke MK , Selasa (26/3/2024), dengan berkata :
"Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi ? Apakah minta diulang sampai menang ?"
Ucapan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam hal ini sebagai pihak terkait, sangat kontroversial, dan menuai cemoohan, karena nampak ucapannya sangat dangkal makna.
Padahal tujuan utama para penggugat adalah ingin membuktikan ke publik dan secara dugaan adanya campur tangan pemerintah yang menyimpang dalam pelaksanaan pemilu, yang lazim diasosiasikan sebagai konsep politik "Pork Barrel Politics" atau "Politik Gentong Babi".
Pork Barrel Politics identik dengan tindakan pemerintah menggunakan instrumen kekuasaan untuk memenangkan pemilu 2024, baik dalam bentuk rekayasa konstitusi maupun menjadikan bantuan sosial (bansos) sebagai alat politik.
Hal senada pernah diuraikan dalam film dokumenter "Dirty Vote", dimana dengan lugas dijelaskan apa itu "politik gentong babi".
Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara, dalam film itu bicara tentang anggaran bansos meningkat drastis jumlahnya setiap tahun menjelang pemilu dan pilpres. Sehingga diduga Bansos rawan dijadikan sebagai alat politik melalui aparat dan pejabat negara.
Padahal dana bansos tersebut bersumber dari dana negara dipergunakan untuk mempengaruhi rakyat penerima bansos memilih calon presiden dukungan pemerintah.
Benar tidaknya dugaan itu hanya dapat dibuktikan lewat pengadilan yang berwibawa. Suka tidak suka benteng terakhir keadilan, terutama berkaitan dengan pemilu adalah domain MK (Mahkamah Konstitusi).
Oleh karena itu Paslon Capres Anies dan Ganjar menggugat lewat MK.
