Fenomena ini menunjukkan penerapan ambang batas parlemen merupakan alat seleksi ketat untuk bisa lolos ke parlemen.
Selain memakan korban terhadap partai lama seperti PPP, ambang batas parlemen menjadikan semua partai baru, yang baru kali ini ikut pemilu "nyungsep", tidak mampu lolos ke parlemen.
Kondisi itu terjadi dengan menerapkan batas / ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Sementara akhir-akhir ini muncul pula narasi keinginan menaikkan ambang batas parlemen lebih tinggi.
Menaikkan ambang batas parlemen telah terbukti mampu menyeleksi partai politik secara ketat, termasuk menyingkirkan partai lama.
Jika keinginan menaikkan ambang batas parlemen tujuannya untuk memperkecil jumlah partai politik di parlemen, maka menaikkan ambang batas parlemen sudah terbukti sangat efektif.
Pelajaran berharga kali ini, di pemilu 2024, terbukti meloloskan partai ke parlemen tidak semudah mendirikan partai politik di era reformasi.
Contoh paling aktual adalah PSI yang di ketuai anak bungsu Presiden Joko Widodo, tidak berhasil lolos ke Senayan. Padahal PSI menjual pigur Joko Widodo yang konon menyandang approval rating (nilai kepuasan publik) sebesar 81,7 persen.
Dibalik nasib tragis PPP pembelajaran berharga tersirat pesan penting perlunya mengelola partai politik dengan serius dan baik.
Jangan hanya menjadikan partai politik sekedar kepentingan elektoral, atau hanya alat dipergunakan saat pemilu.
PPP dan PSI merupakan contoh, partai tua juga bisa tumbang seperti PPP, dan partai yang konon di dukung presiden sedang berkuasa juga tidak berhasil lolos ambang batas parlemen seperti PSI.
