Ketika Hermawi Taslim petinggi partai Nasdem mengatakan "Nasdem ingin ada perjanjian tertulis dengan PDI Perjuangan soal hak angket", apa yang terlintas di benak anda ?
Pertanyaan ini memang rada provokatif untuk mengajak kita berpikir kritis dan kreatif, karena apa yang dikatakan Hermawi Taslim mengandung makna ganda, dan secara implisit mempertegas ada sesuatu yang disembunyikan di balik ungkapan itu.
Beberapa tahun terakhir memang ada disharmoni antara PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem. Itu terjadi sudah barang tentu tidak bisa dipisahkan dari intrik-intrik politik yang dilakukan oleh partai Nasdem.
Ketidak akuran itu sampai kini masih mempengaruhi kelancaran komunikasi dan interaksi bagi kedua partai.
Dengan demikian wajar Partai Nasdem kuatir jika kerjasama dengan PDI Perjuangan soal hak angket tidak berjalan mulus, dan ragu akan tetap ada kerikil tajam dalam merangkai komunikasi selanjutnya.
Namun yang jadi pertanyaan menggelikan justru karena pertanyaan bernada meragukan itu muncul pertama sekali dari partai Nasdem. Keinginan Partai Nasdem dilakukan perjanjian tertulis justru mempertontonkan sikap partai Nasdem yang meragukan kesungguhan PDI Perjuangan.
Bukankah keinginan dibuat perjanjian tertulis itu terlalu berlebihan, dan menunjukkan bahwa sesungguhnya Partai Nasdem dalam hal ini ingin jadi tokoh sentral, serta sebagai pusat pengambil keputusan ?
Partai Nasdem lupa bahwa dalam rangka pengajuan hak angket PDI Perjuangan justru memiliki kepentingan murni untuk mengusahakan membuka tabir kecurangan pemilu yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo.
PDI Perjuangan dalam hal ini bukan mematok target untuk melulu untuk membatalkan hasil pemilu, tetapi sebuah keinginan membuka dugaan kecurangan pemilu yang mempergunakan instrumen dan aparat pemerintah maupun utak atik konstitusi.
Keinginan PDI Perjuangan ini justru merupakan langkah elegan ekspresi keinginan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dan langkah itu justru menunjukkan sikap tegas PDI Perjuangan ingin berseberangan dengan pemerintahan Joko Widodo dalam hal adanya suatu kesalahan. Tidak ingin bagian dari pemerintahan jika soal kecurangan pemilu.
Sebaliknya sikap Partai Nasdem yang ingin dibuat perjanjian tertulis tentang keseriusan hak angket justru menunjukkan partai Nasdem ingin bermain-main dengan skenario mengulur kesepakatan, bahkan mempersulit sebagai upaya "buying time". Â Atau mempermainkan psikologi publik agar seakan mereka paling konsisten, padahal dalam hal ini Partai Nasdem melakukan politik interplay yaitu saling mempengaruhi sikap partai lain.
Lewat berbagai kesempatan Partai Nasdem secara kasat mata nampak justru masih bersikap ragu mendukung hak angket, hal ini nampak sebelumnya di sidang parlemen yang tidak tegas bersikap mengusulkan hak angket.
Karena jadi menimbulkan tanda tanya besar jika kemudian Partai Nasdem menunjukkan sikap meragukan PDI Perjuangan, dan ingin mengikat PDI Perjuangan secara pernyataan tertulis.
Jika dikaji lebih mendalam, sikap Partai Nasdem ini menunjukkan jati dirinya sebenarnya tidak siap berseberangan dengan Joko Widodo khususnya, dan memiliki keinginan besar untuk ikut bergabung di koalisi pendukung Prabowo Subianto dengan harapan akan memperoleh jatah bagi-bagi kursi empuk kabinet.
Partai Nasdem tampak jelas tidak memiliki DNA sebagai partai oposisi padahal dibandingkan dengan PDI Perjuangan mereka memiliki kepentingan lebih besar menggugat kecurangan pemilu karena capres dukungannya memperoleh posisi kedua dibawah Prabowo Subianto.
Keraguan sikap partai Nasdem sebagai bagian terdepan mengajukan hak angket menunjukkan sikap sesungguhnya bahwa partai ini lebih mengutamakan ikut bergabung di Kabinet Prabowo Subianto sebagai pilihan alternatif utama dibandingkan memperjuangkan peluang menang pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Maka wajar Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan tidak antusias merespon permintaan Pelaksana Tugas Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim . Dan Hasto memberi jawaban diplomatis dengan mengatakan :
"Kita sudah ada ideologi Pancasila, sudah ada konstitusi, sudah ada pranata kehidupan yang baik tentang nilai-nilai demokrasi yang seharusnya. itu perjanjian kita"
Wajar Hasto Kristianto menyampaikan jawaban diplomatis seperti ini karena mengetahui sesungguhnya partai Nasdem sedang bermain politik interplay.
Bahkan dicurigai bermain dua kaki, selain berusaha tetap nampak serius mendukung pasangan Anies Baswedan , disisi lain mengulur waktu sampai ditetapkan Prabowo Subianto sebagai pemenang untuk kemudian memilih untuk ikut masuk ke kabinet Prabowo Subianto.
Interplay dan time buying itulah yang kini dilakukan oleh Partai Nasdem karena tujuan utamanya mencalonkan Anies Baswedan hanya sebatas ingin meraih cocktail effect pilpres.
Tujuan mencapai parliamentary  Threshold bagi partai Nasdem sudah terealisasi. Tujuan selanjutnya ikut jadi bagian lingkaran kekuasaan presiden mendatang. Itu merupakan keuntungan double bagi partai Nasdem, dan lebih menggiurkan dibandingkan memperjuangkan kemenangan bagi Anies Baswedan.
Jauh hari sebelumnya, pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden ditenggarai banyak kalangan hanya sebagai strategi Partai Nasdem memperoleh efek pemilihan presiden menaikkan elektoral Partai Nasdem.
