Utak-atik Ambang Batas Parlemen untuk Siapa

Jika memang itu yang diinginkan, tidak ada juga salahnya. Namanya juga demokrasi liberal, semua orang bebas mengemukakan pendapat dan bebas ikut pemilu dan bebas juga menentukan pilihan dan perwakilannya di parlemen. Tetapi kemudian muncul pertanyaan apakah kebebesan yang sangat liberal itu jadi kepentingan prioritas saat ini ditengah sistem kepartaian dewasa ini yang belum menunjukkan kualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat umumnya.

Berdasarkan pemgalaman selama ini, Pemilu dengan multi partai bukan jadi jaminan terwujudnya kehidupan politik yang demokratis dalam arti partai politik yang muncul dan ikut berkompetisi dalam Pemilu belum tentu jadi partai yang benar-benar mewakili harapan dan aspirasi masyarakat. Ironisnya justru banyak muncul partai-partai politik oportunis, hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya, bahkan ada partai politik hanya dijadikan sebagai sarana bargaining position kepentingan sempit ketua atau owner partai politik. Bahkan ada partai politik yang berorientasi hanya untuk menyelamatkan kepentingan pribadi dan anaknya.

Dalam kondisi seperti ini, sesungguhnya apa skala prioritas yang ingin dicapai dalam rangka memajukan sistem berdemokrasi bangsa ini ? Apakah sekedar kebebasan belaka atas nama demokrasi ? 

Atau sebaliknya, justru sesungguhnya yang kita inginkan adalah perbaikan kualitas demokrasi itu sendiri lewat jalan memperbaiki sistem kepartaian dan pelembagaan partai politik (institusionaliasi partai politik, baik secara dimensi derajat kesisteman maupun dimensi ideologi yang mampu menjadikan partai itu sebagai sarana  artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat.

Menurut hemat penulis, untuk kepentingan mendesak dan jadi skala prioritas saat ini adalah perbaikan sistem kepartaian dan memperbaiki kualitas partai politik itu sendiri untuk memperbaiki kualitas demokrasi bangsa Indonesia.

Apalah artinya banyak partai politik dan banyak macamnya orang yang duduk di parlemen jika tidak memiliki kualitas serta tidak memiliki kerangka berpikir yang jelas untuk mengemban aspirasi masyarakat. Tanpa perbaikan kualitas sistem kepartaian terlebih dahulu, liberalisasi demokrasi hanya akan menjerumuskan atmosfir demokrasi kita ke alam kelam yang penuh intrik kepentingan sempit diatas penderitaan rakyat. 

Jangan sampai parlemen hanya sebagai sarana empuk untuk melanggengkan kekuasaan orang-orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya atas nama demokrasi. Hal itu dengan mudah terjadi bila sistem demokrasi kita sangat liberal tanpa dilandasi oleh "Fatsun Politik" maupun Ideologi.

Sebelum bicara tentang perlunya peninjauan kembali ambang batas parlemen, sangat mendesak diperbincangkan dan diaktualisasikan adalah perbaikan kualitas dan sistem kepartaian kita.