Rencana penerapan Electronics Road Pricing (ERP), dan Rencana Kenaikan Ongkos KRL, dua topik pilihan menarik disajikan Kompasiana dalam kurun waktu berbeda.
Menurut hemat penulis, kedua topik itu justru menarik disatukan sebagai diskursus meneropong trend manajemen transportasi publik negeri ini.
Di satu sisi rencana penerapan ERP dipandang sebagai upaya menanggulangi tingkat kemacetan yang semakin parah di beberapa ruas jalan protokol Jakarta.
Melalui penerapan ERP diharapkan traffic atau volume kendaraan yang melintas di jalur langganan macet akan berkurang, secara tidak langsung diharapkan masyarakat akan beralih mempergunakan angkutan massal seperti KRL atau Kereta Api serta Bus Umum.
Tetapi disisi lain, rencana menaikkan ongkos KRL tak ubahnya berupa bentuk kebijakan bertentangan dengan keinginan lebih mengutamakan angkutan massal sebagai sarana transportasi publik.Â
Tidak lah sejauh itu efek yang ditimbulkan oleh kenaikan ongkos KRL. Karena menggunakan KRL bagi masyarakat Ibukota beberapa tahun terakhir sudah merupakan salah satu pilihan alternatif, baik karena ongkos yang relatif murah, maupun karena adanya peningkatan pelayan lebih baik, serta kenyamanan semakin terjamin dibandingkan masa-masa sebelumnya.
Pelayanan KRL yang semakin baik belakangan ini secara langsung meningkatkan citra KRL itu sendiri sebagai sebuah sarana angkutan massal yang layak dipergunakan oleh semua kalangan, dan tidak terkesan hanya sebagai angkutan murahan untuk kalangan bawah sebagaimana yang terjadi di masa lalu.
Di tengah belum diperolehnya solusi yang paling tepat mengatasi semakin semrawutnya tingkat kemacetan di Ibukota Jakarta, padahal beberapa upaya sudah dilakukan, baik dengan pelebaran jalan, memberlakukan nomor genap ganjil, maupun penambahan jalur tol.
Tetapi upaya mengurangi kemacetan khususnya di waktu jam sibuk jelang masuk dan pulang jam kerja belum juga menunjukkan hasil yang menggembirakan.
