Hal ini merupakan salah satu contoh menarik paling mutakhir yang menggambarkan bagaimana sulitnya menyelusuri praktek korupsi ditengah-tengah lingkaran elit penguasa, karena memang kasus korupsi dalam level elit penguasa tersebut sarat dengan kepentingan segelintir orang yang memiliki kekuasaan di sekitar lingkaran kekuasaan itu sendiri. Dan kasus Bank Century ini juga menjadi salah satu batu ujian terhadap eksistensi KPK sebagai lembaga super body yang dianggap memiliki kekuasaan utama dalam memberantas dan mengungkap setiap kasus korupsi di tanah air.
Dalam kasus Bank Century justru yang paling getol membicarakannya adalah lembaga legislatif dan kalah jauh dibandingkan dengan KPK oleh karena itu wajar jika muncul pertanyaan ditengah-tengah masyarakat tentang independensi dan kemampuan KPK dalam memberantas korupsi.
Jika KPK juga sudah dianggap tidak mampu menyelesaikan tugas besar mengatasi korupsi di Tanah Air, lembaga mana lagi yang kita harapkan menjadi motor penggerakan gerakan penghapusan praktek korupsi di Negeri tercinta ini ?
Seperti yang telah dikemukakan diawal tulisan ini, menjadikan korupsi dan koruptor menjadi musuh utama sementara pelakunya justru berada di lingkaran lembaga yang diharapkan melakukan pemberantasan tersebut merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah dilakukan, namun bukan berarti kita mesti apatis bahkan sampai angkat tangan untuk menyerah, tetapi kita mesti merenungkan kembali dan mencari jawaban terhadap pertanyaaan "Sebenarnya apa yang telah hilang ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini ?"
POLITIK BER-BIAYA TINGGI
Dalam berbagai kesempatan telah sering mengemuka keluhan dari para politisi dan elit penguasa bahwa dalam praktek pelaksanaan kehidupan politik di Indonesia saat ini sangat membutuhkan biaya teramat mahal. Bila kita cermati proses pemilihan calon legislatif, eksekutif dan calon kepala daerah maka dapat dilihat bagaimana besarnya biaya yang dikeluarkan oleh para calon tersebut dalam mengikuti seluruh kegiatan dan proses pemilihan tersebut, dalam hitungan kasarnya jumlah biaya yang dikeluarkan tersebut mampu membangun beberapa proyek besar yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Seorang calon bupati yang akan mengikuti proses pemilihan kepala daerah sampai terpilih mengeluarkan dana yang jumlahnya mampu membangun puluhan unit sekolah dasar, sangat tidak realistik jika dibandingkan dengan apa yang akan diperolehnya ketika menjadi seorang Bupati, ini baru untuk level Bupati, bagaimana pula besarnya biaya yang dibutuhkan jika ingin menjadi Presiden ?
Politik ber-biaya tinggi  sering dijadikan sebagai alasan utama yang mendorong terjadinya penjarahan dana anggaran pemerintah, dan cara pandang ini adakalanya dijadikan sebagai teori pembenaran terhadap terjadinya korupsi diberbagai lembaga pemerintahan selama ini. Sehingga akhirnya muncul juga gugatan terhadap efektifitas pemilihan langsung yang telah dilakukan selama ini, sehingga telah ada muncul usulan agar pemilihan langsung kepala daerah dihapuskan.
Usulan yang menginginkan dihapusnya pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah ini menjadi salah satu indikator bahwa diantara para eksponen bangsa ini masih senang melakukan teori Trial and Error alias coba-coba kemudian melakukan bongkar pasang tanpa mau berpikir capek mencari  akar permasalahan yang sesungguhnya.
Memang benar bahwa kehidupan politik di era reformasi dewasa ini sangat membutuhkan biaya yang sangat tinggi, tetapi apakah hanya melalui gelontoran biaya tinggi tersebut proses pemilihan langsung dapat berlangsung ? Inilah persoalan yang mesti direnungkan. dikaji dan dicari jalan keluarnya melalui kemampuan berpikir kreatif untuk menghasilkan alternatif.
Selain membutuhkan kemampuan berpikir lateral mencari jalan terbaru dalam mengantisipasi praktek kehidupan sosial politik yang berbiaya tinggi, salah satu yang telah lama hilang dari tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini adalah pembentukan karakter (Character Building). Kehidupan politik Indonesia akhir-akhir ini telah lama terjerumus kedalam budaya pragmatisme, kapitalistik dan sangat mengagungkan sistem mekanisme pasar sebagaimana lajim terjadi dalam teori ilmu ekonomu. semuanya diukur hanya melalui materi atau uang.
