Masa kampanye Pemilihan Umum (pemilu) tahun 2019 resmi ditetapkan KPU RI tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Secara akumulatif, sekitar 6 bulan 3 minggu (hampir 7 bulan), waktu ini cukup panjang untuk kampanye Pemilu Tahun 2019.
Masa kampanye dalam waktu yang lama ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh calon presiden (capres) dan calon legislatif (caleg) melalui partai politik (parpol) pendukung dan tim kampanye masing-masing. Diharapkan pula dengan tersedianya waktu kampanye yang panjang ini akan menjangkau seluruh lapisan warga untuk melakukan sosialisasi visi, misi dan rencana program pembangunan pada lima tahun ke depan.
Kesempatan kampanye itu mestinya diisi dengan hal-hal substansi maupun pertarungan ide dan gagasan antarkandidat serta timnya, guna mencerdaskan warga dalam menentukan pilihan yang tepat. Namun faktanya dalam masa kampanye yang panjang ini, para kandidat maupun tim kampanye terkesan kehabisan bahan untuk kampanye.
Akibatnya mereka cukup sibuk bertengkar tentang hal-hal yang receh, berbalas puisi, saling melapor ke polisi untuk hal-hal yang bisa diabaikan, mengumbar pernyataan yang cenderung menguatirkan warga awam, dan berbagai urusan receh lainnya. Bahkan saling mengungkit masalah-masalah pribadi yang cenderung berupa hoax dan tidak pada tempatnya. Selama masa kampanye kita disuguhkan drama saling melayani dalam hal hoax dan bertengkar tentang hal-hal receh antar tim kampanye.
Memperdebatkan hal-hal yang receh bisa saja memiliki keasyikan tersendiri bagi tim kampanye. Namun jangan lupa bahwa saling meladeni dalam hal receh oleh para politisi, telah mempertontonkan hal-hal yang kurang mendidik bagi masyarakat umum. Hal demikian, dapat memicu grassroot untuk ikut-ikutan memperdebatkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Bahkan dapat memicu konflik horizontal di tingkat grassroot.
Fenomena di atas bisa diadopsi dan diadaptasi oleh warga dalam urusan politik di tingkat daerah dan desa, bahkan di tingkat pemilihan ketua RT atau kelompok kecil lainnya. Masa kampanye yang panjang itu memberikan pendidikan politik yang kurang berkualitas sebagaimana yang diharapkan.
Sangat kuat kesan bahwa pertengkaran antar tim kampanye merupakan salah satu cara mereka untuk mengisi waktu kampanye yang panjang. Dari kejadian ini saya menduga bahwa munculnya berbagai masalah yang receh itu disebabkan oleh karena waktu kampanye yang terlalu panjang. Dengan demikian, saya berharap agar masa kampanye dipersingkat pada pemilu yang akan datang.
Selain terjebak dalam hal-hal receh untuk mengisi masa kampanye yang panjang sebagaimana terurai di atas, fakta lain yang ditemukan bahwa masa kampanye yang panjang dapat menelan biaya politik yang sangat mahal.
Misalkan untuk tim kampanye dari 1 paket capres berkampanye dalam sehari pada 514 kab/kota/kotif hanya pada 1 titik kampanye dengan biaya hanya Rp 10.000.000,- per 1 kali kampanye, maka selama masa kampanye 203 hari kalender (6 bulan, 3 minggu) pada 509 Kab/Kota dan 5 Kota Administratif (Kotif) di wilayah DKI Jakarta, dapat menghabiskan biaya sebesar Rp 1.043.420.000.000,- untuk 1 paket capres (diperoleh dari: 514 kab/kota/kotif x 1 titik x Rp 10.000.000 x 203 hari). Jika 2 paket capres dapat menelan biaya kampanye sekitar Rp 2.086.840.000.000,-.
Biaya kampanye yang lebih dari 2 triyunan itu baru hanya untuk 1 titik kampanye pada setiap kabupaten/kota/kotif, jika 10 titik untuk masing-masing kab/kota/kotif maka akan amblas biaya sekitar 30-an triiyun rupiah. Jika puluhan titik kampanye dan seterusnya pada setiap kab/kota/kotif, dapat kita bayangkan betapa besarnya biaya politik yang harus dihabiskan hanya untuk kampanye pada masa kampanye yang panjang ini.
Belum lagi jika biaya kampanye lebih besar dari 10 juta rupiah per titik kampanye, tentu biayanya akan jauh lebih besar. Mudah-mudahan biaya kampanye tersebut kurang dari 10 juta rupiah per titik.
