Ketika berbicara Good Corporate Governance yaitu merupakan suatu sistem (input, Proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak seringkali yang diperbincangkan hanya seputar perbankan, yaitu antara bank konvensional dan bank syariah, antara riba dan bunga. Kalau bukan masalah perbankan, kemungkinan besar yang muncul adalah pembahasan lembaga-lembaga keuangan atau bagaimana menerapkan Good Corporate Governanace (GCG) dalam Negara atau bagaimana nenerapkannya dalam perusahaan islami Hal itu semua tidaklah salah karena memang demikianlah inti dari ilmu ekonomi syariah dalam penerapan Good Corporate Governanace (GCG). Tapi tidakkah kita lupa Mesjid, Secara konseptual masjid disebut sebagai Rumah Allah (Baitullah) atau bahkan rumah masyarakat (bait al jami’) khususnya pada manajemen keuangan Masjid, juga membutuhkan tata kelola yang baik.
Melihat secara umumnya masjid di masa sekarang, terutama di hal kepengurusan identik dengan seorang Imam, khotib, muadzin, dan pengurus lain atau biasa disebut Ta’mir masjid. Ta’mir biasanya adalah orang yang sudah sepuh yang tidak memiliki latar belakang keilmuan yang cukup untuk mengelola pengurusan secara profesional terkadang walaupun telah serahkan kepada yang cukup profesional atau dengan pengetahuan yang cukup namun sering terbenturnya keterbatasan pengurus yang tidak dapat focus mengelolanya karena bukan pekerjaan utama, dan biasanya hanya bersifat "keterpanggilan sosial dakwah sambilan" yang tidak jelas jam kerjanya. Sehingga pengelolaan mesjidpun hanya dikelola hanya sekedarnya saja.
Padahal sudah cukup banyak realita yang membutikan peran pengelolaan yang baik sangat diperlukan dalam mesjid khususnya dalam hal keuangan atau dalam hal sejenis material yang diterima oleh mesjid untuk memenuhi kebutuhan mesjid sering kali memancing perdebatan, pertanyaan dan bahkan terkadang kecurigaan dikalangan masyarakat hal ini tidak lain masi adanya mesjid-mesjid yang tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan mesjid walaupun dicatat sering kali catatan ini hanya secara garis besar yaitu pengeluaran dan pemasukan, tidak menyangkut secara detail dana apa saja yang di keluarkan untuk sebuah kepengurusan masjid seperti membeli pembersih masjid, pemeliharaan alat-alat sound system masjid, pemeliharaan kebersihan masjid dan lain sebagainya  sehingga  tata kelola keuangan mesjid yang diterapkan saat ini masih jauh dari kata professional dan transparan.
Ada lagi fenomena masi tumpang tindih jumlah keuangan antara mesjid satu dengan mesjid lainnya sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ada surplus namun mesjid yang lainnnya ada minus. ada yang menerima santunan dari para dermawan dengan jumlah yang sangat besar mesjid tanpa mencari dermawan dimana para dermawan datang dengan sendirinya, ada juga mesjid yang untuk menuhi kebutuhan oprasional namun tidak mempunyai cukup dana yang terjadi adalah, pengurus masjid akan pontang-panting mencari sumbangan kesana-kemari, sehingga akan muncul kesan dari umat agama lain bahwa umat Islam identik dengan peminta-minta. Yang lebih memprihatinkan cukup banyak mesjid dilokasi-lokasi tertentu terbengkalai dan tidak terurus karena tidak mempunyai dana dan pengurus yang profesional.
Dari realita ini  tidakkah membuat kita berfikir saat kita berbicara tentang GCG yakni tentang tata kelola, tingkat profesionalitas pekerja tentang transpransi, akuntabilitas Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan, Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif, dan  Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat yang diatur sedemikian rupa dan digembor-gemborkan sangat perlu diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan juga sangat perlu diterapkan dalam pengurusan mesjid.
Jika membicarakan hal ini, lalu apa solusinya? Berfikir mengganti semua pengurus mesjid yang profesional? Ya, harus jika mungkin untuk dilakukan tapi sebelumnya apa itu mungkin dan efektif dilakukan pada saat ini? Hemat penulis ini belum solusi yang tepat. Hemat penulis mesjid perlu orang-orang berdasi yang bersatu dan terorganisir masuk dalam pengurusan mesjid.
Sekelompok orang-orang berdasi  dalam mesjid tentu bukan maksud penulis pada saat masuk  mesjid sekelompok orang harus berdasi. namun sekelompok orang berdasi dimaksudkan oleh penulis ialah sekelompok orang-orang berkompeten yang bersatu dan terogansir. dengan kata lain suatu badan organisasi yang terorganisir yang terdiri dari orang-orang profesional yang mengerti penerapan penerapan Good Corporate Governanace (GCG) yang menjadi  secara penuh dan focus terhadap organisasi ini. dimana tugas organisasi terorganisir ini adalah memberi pelatihan kepada para pengurus mesjid, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan melakukan audit baik audit terhadap laporan keuangan mesjid maupun terhadap pelaporan pertanggung jawaban pengurus mesjid, Selanjutnya memberikan penilain dan mengumumkannya kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya organisasi yang terorganisir dan menjadi pusat pengurusan seluruh di mesjid indonesia yang mempunyai  tugas yang khusus memperhatikan perkembangan dan kebutuhan mesjid di Indonesia, permasalahan tentang pengeloaan  akan dapat teratasi dengan profesional.
Jadi kesimpulan artikel ini, untuk mengatasi permasalahan mesjid dan memenuhi keinginan masyarakat yang terkelola dengan baik, transparan dan pertanggung jawaban kepengurusan mesjid di Indonesia hanya perlu satu organisasi yang terorganisir yang menjadi pusat atau sentral pengurusan setiap mesjid di Indonesia.
