Mengapa Al-Baghdadi Tewas Sebelum Pemilu di AS?

Inilah anjing si pemburu Abu Bakar al-Baghdadi yang diberitakan tewas dengan meledakan dirinya dengan bom yang berada ditubuhnya sendiri. Anjing ini oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di twitter, Kamis, 31 Oktober 2019 diberikan medali penghargaan. Anjing itu diberi penghargaan karena berhasil mengendus persembunyian Abu Bakar al-Baghdadi.

Berkali-kali Abu Bakar al-Baghdadi dinyatakan tewas, tetapi berita itu merupakan berita bohong selama ini. Tetapi kali ini, Presiden AS Donald Trump sendiri menyatakan bahwa Abu Bakar al-Baghdadi tewas.

Pertanyaannya, apakah hal ini akan mendongkrak nama Presiden AS itu dalam Pilpres 2020, atau ia berhenti di tengah jalan, karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS sedang melakukan penyelidikan kepada Donald Trump?

Pemimpin Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) Abu Bakar al-Baghdadi itu tewas dibunuh oleh pasukan AS tengah malam pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019. 

Tewasnya al-Baghdadi, orang nomor satu di ISIS, belum tentu mengakhiri organisasi teror tersebut. Trump pun tak langsung naik popularitasnya. 

Al-Baghdadi tewas dalam serangan pasukan AS di Idlib, Suriah. Baghdadi tewas bersama tiga anaknya yang masih kecil.

Sebelum tewas, Baghdadi sempat berlari ke sebuah terowongan buntu. Anjing-anjing tentara AS mengejar Baghdadi, sebelum akhirnya ia meledakkan diri bersama tiga anaknya di dalam terowongan tersebut.

Sesudahnya kelompok ISIS sudah mengumumkan bahwa yang akan menggantikan Abu Bakar al-Baghdadi adalah Abdullah Qardash, salah seorang perwira di masa Presiden Irak Saddam Hussein.

Shealah Craighead/The White House via Independent.co.uk

Qardash juga dikenal sebagai Haji Abdullah al-Afari, yang lahir di Tal Afar, sebuah kota di Irak yang penduduknya mayoritas beragama Islam Sunni sebelum ia bergabung di dalam pasukan Irak di masa pemerintahan Presiden Irak Saddam Hussein.

Tal Afar adalah sebuah kota dan distrik di Kegubernuran Nineveh di Irak Barat Laut, 63 km barat Mosul, 52 km timur Sinjar dan 200 km utara barat Kirkuk. 

Teringat tentang Saddam Hussein, saya mencatat pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Ali Alatas pada hari Senin, 25 Februari 1991, saat itu AS dan sekutunya baru saja memasuki hari ketiga, bahwa AS dan sekutunya itu jangan menginvasi dan menggulingkan pemerintahan Irak yang sah, pemerintahan Presiden Irak Saddam Hussein.

"Bukan kehancuran Irak yang dikehendaki...Penghancuran pemerintah Irak (Saddam Hussein) tidak termasuk dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," ujar Ali Alatas waktu itu.

Ternyata himbauan Menlu RI Ali Alatas itu tidak dihiraukan AS dan pernyataan Ali Alatas benar. Irak sekarang tidak senyaman dan seaman di masa Presiden Irak Saddam Hussein.

Saya sempat dikirim Pemilik Grup Merdeka Burhanudin Mohamad (BM) Diah berkunjung ke Irak pada bulan Desember 1992.

Saya merasakan sendiri rasa aman ini, meski untuk sampai ke ibukota Irak, Baghdad, saya melalui jalan darat, satu-satunya jalan yaitu dari ibukota Jordania (Amman).

Perjalanan itu menghabiskan waktu sekitar 13 jam dan jarak yang ditempuh di padang pasir luas itu secara keseluruhan sekitar 885 kilometer. 

Mengapa tidak ada pesawat langsung dari Jakarta-Baghdad (Irak) waktu itu ? Karena Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas desakan AS telah menerapkan pembatasan terbang di udara Irak. Kawasan karangan terbang itu Paralel 36 derajat Lintang Utara dan Paralel 32 derajat Lintang Selatan.

Jadi, siapapun yang waktu itu ke Irak tidak bisa melalui jalur udara langsung. Harus terlebih dahulu ke Jordania, karena negara inilah satu-satunya negara Timur Tengah yang membuka perbatasannya dengan Irak. 

nation.com

Ada desas desus bahwa Hillary Clinton dari Partai Demokrat akan maju lagi menjadi Calon Presiden untuk Pemilihan Presiden (Pulpres) AS 2020. Benarkah? 

Sudah tentu Calon Presiden AS dari Partai Republik sedang menghadapi proses penyelidikan pemakzulan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat, pada hari Kamis, 31 Oktober 2019 telah mengesahkan proses penyelidikan pemakzulan presiden dengan perbandingan suara 232 lawan 196.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi dari Partai Demokrat mengumumkan dimulainya proses itu tanggal 24 September lalu.

Tapi Partai Republik mengatakan tiadanya pemungutan suara tentang dimulainya proses itu membuatnya suatu langkah yang tidak sah.

Undang-Undang Dasar AS dan peraturan dalam Kongres tidak mensyaratkan adanya pemungutan suara untuk memulai proses penyelidikan guna memakzulkan presiden.

Pemakzulan muncul setelah terjadi percakapan telepon pada tanggal 25 Juli 2019 antara Presiden Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana Presiden Trump dituduh menekan Ukraina supaya mengadakan penyelidikan atas Joe Biden, calon saingan utamanya dalam pemilu presiden tahun 2020, sebagai syarat pemberian bantuan militer Amerika berjumlah hampir 400 juta dollar.

Pilpres Presiden AS 2020 sekarang semakin kompleks. Bagaimanapun harus kita tunggu dan lihat.