Setelah era Saddam Hussein, pemilihan untuk Majelis Nasional transisi (al-Jam`iyya al-Wataniyya) diselenggarakan pada 30 Januari 2005. Aliansi Irak Bersatu memenangkan 140 kursi dengan 48% suara. Sebanyak 85 anggota merupakan perempuan.
Pembicaraan Aliansi Irak Bersatu dan partai lain untuk membentuk pemerintahan koalisi dimulai segera setelah pemilu. Majelis mengadakan rapat pertama pada 16 Maret 2005. Setelah negosiasi berminggu-minggu antara partai politik utama, maka pada 4 April 2005, Arab Sunni Hajim al-Hassani terpilih sebagai ketua parlemen; kemudian seorang Syiah Hussain Shahristani dan dari Kurdi, yaitu Aref Taifour terpilih sebagai wakil. Majelis memilih Jalal Talabani sebagai ketua Dewan Kepresidenan pada 6 April 2005 dan menyetujui penunjukkan Ibrahim al-Jaafari dan kabinetnya pada tanggal 28 April 2005.
Menariknya adalah jabatan Presiden Irak sekarang ini yang dipegang suku Kurdi. Ketika suku Kurdi di utara Irak ingin melakukan referendum, dunia banyak menyambutnya. Benar bahwa hasil referendum menunjukkan 92, 73 persen ingin lepas dari Irak dan membentuk pemerintahan sendiri. Tetapi semua hanya menjadi impian, karena tidak diakui pemerintah Irak.
Sekarang sudah ada pemimpin suku Kurdi yang rencananya akan menjadi pemimpin negara Kurdi Merdeka. Tetapi apa yang terjadi? Pemerintah pusat di Baghdad, Irak tetap menganggap yang dilakukan suku Kurdi dengan referendumnya itu, melanggar konstitusi. Sejauh ini suku Kurdi memperoleh hak otonomi dari Baghdad, tetapi bukan berarti memisahkan diri dari pemerintah Irak.
Pemerintah Irak juga sudah mengupayakan langkah tertentu untuk menggagalkan upaya suku Kurdi. Irak telah menutup wilayah udaranya dan seluruh kantor perwakilan asing ditutup di Kurdistan. Bagaimana dengan pasukan bersenjata Kurdistan yang dinamakan Peshmarga? Kelihatannya akan dikaji ulang untuk membantu melawan kelompok militan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).
Agak aneh, Israel mendukung referendum suku Kurdi ini. Tetapi Amerika Serikat menentang. Pertanyaannya, apakah AS betul-betul menentang, yang selama ini sekutu Israel? Menurut saya sikap AS akan sama dengan Israel nantinya. Tetapi jika melihat perkembangan terakhir, masa depan suku Kurdi semakin suram.
Etnis Kurdi menguasai 15-20 persen penduduk Irak yaitu dari keseluruhan rakyat Irak berjumlah 31 juta orang sesuai data penduduk tahun 2010. Sementara penduduk Arab 75 - 80 persen dan 5 persennya terdiri dari suku Turkoman, Assyria dan duku-suku lainnya (5 persen).
Baru-baru ini di Sidang Parlemen Irak, 1 Juli 2014, etnis Kurdi memang sudah menggulirkan wacana referendum. Ingin merdeka sendiri dari Irak. Waktu ini sudah tentu melihat perkembangan terakhir yang terjadi di Irak, di mana Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki (yang mewakili penduduk Syiah, 60-65 persen dari keseluruhan penduduk Irak) dianggap bertindak tidak adil kepada penduduk Sunni yang hanya menguasai 32-37 persen.
Suhu perlawanan minoritas Sunni ini meningkat seiring penyerbuan kelompok militan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) yang juga Sunni, termasuk para mantan pendukung Presiden Irak Saddam Hussein, ke berbagai kota-kota penting di Irak dan Suriah. Bahkan gabungan kelompok Sunni tersebut telah mendeklarasikan kekhalifahan Islam di wilayah yang didudukinya.
Nouri al-Maliki harus mundur ujar dua aliansi di dalam Parlemen waktu itu, yaitu Sunni dan Kurdi. Wakil Sunni keluar sidang saat NIIS disebut dalam forum, sehingga sidang dihentikan sementara.
Wakil dari Kurdi menginterupsi pemilihan, karena pemerintah pusat selama ini memblokade dana anggaran untuk wilayah otonomi Kurdi.
