Bagaimana pun, sejauh ini data yang saya terima, hanya dari buku Lambert J.Giebels yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia berjudul: "Pembantaian yang Ditutup-tutupi "(Jakarta, Grasindo, 2005). Di halaman 179 buku tersebut, disebut, "mencapai 250.000 orang." Masih kira-kira, karena tidak ada data yang otentik, karena surat kabar yang terbit waktu itu pun hanya dua, milik TNI, yaitu, Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Kalau pun ada saksi hidup, susah ditampilkan, boleh jadi tokoh-tokoh kunci telah tewas.
Inilah masalahnya. Tidak ada data otentik yang bisa mengatakan berapa orang yang menjadi korban. Sebaliknya dari pihak pemerintah (tewas 7 jenderal oleh PKI ) malah menjadi data otentik. Di samping, pihak PKI lah yang memulai pembunuhan, bukan pihak pemerintah yang memulainya.
Hal ini sangat berbeda dengan pembantaian di Kamboja tanggal 7 April 1975, oleh rejim Pol Pot dukungan Republik Rakyat Tiongkok. Di mana dinyatakan 3 juta rakyat Kamboja, termasuk lima orang anak dan keempat belas cucu Pangeran Norodom Sihanouk menjadi korban pembantaian.Peristiwanya bisa diadili meski usia pelaku sudah lanjut.
Adalah Meas Sokha (55), Rabu, 21 Januari 2015 memaparkan kembali tindakan kejam, termasuk praktik kanibalisme, yang dilakukan personel Khmer Merah di penjara. Meas berbicara sebagai saksi atas terdakwa Nuon Chea (88), tokoh Khmer Merah yang dikenal sebagai "Saudara Nomor Dua," dan mantan kepala negara Khieu Samphan (83). Mereka diadili atas tuduhan kejahatan genosida terhadap 100.000 hingga 500.000 warga etnis minoritas Muslim Cham serta 20.000 orang Vietnam di Kamboja saat itu. Demikian ujar Kantor Berita Perancis, AFP.
Meas pernah mendekam di sebuah penjara yang didirikan Khmer Merah, yakni penjara Kraing Ta Chan, di Provinsi Takeo, sekitar 80 kilometer selatan ibu kota Phnom Penh. "Saat sedang mengurus kerbau dan sapi," ujarnya " ia melihat sendiri bagaimana para tahanan dibunuh. Kebanyakan dengan cara dipenggal. Dua penjaga (Khmer Merah) memegang tahanan, sementara seorang lagi mengeksekusinya,"ujar Meas.
Meas mengungkapkan, saat mengeksekusi tahanan, para penjaga menyetel musik keras-keras untuk menyamarkan jeritan orang yang dibunuh. Meas ketika itu menjadi tahanan bersama 11 anggota keluarganya. Menurut Meas, praktiknya kanibalisme dilakukan penjaga penjara. Terdapat pula anak-anak dan bayi.
Di akhir persidangan, Nuon Chea dan Khieu Samphan divonis hukuman seumur hidup setelah menjalani 2 tahun persidangan untuk kasus kekejaman yang berbeda. Mereka tercatat menjadi tokoh Khmer Merah pertama yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengadilan atas kasus genosida tersebut kerap ditunda beberapa kali karena boikot yang dilakukan oleh penasihat hukum kedua terdakwa.
Oleh karena begitu kompleksnya kasus ini, pengadilan memecah ke dalam persidangan kecil pada tahun 2011. Bagaimana pun Pemerintahan Kamboja sekarang ini yang menjadi Anggota ASEAN ke-10 berhasil mendukung mengungkap kekejaman yang dilakukan Khmer Merah. RRT yang mendukung Khmer Merah pun telah mengalami perubahan besar-besaran. RRC sekarang telah memodernisasi negaranya secara besar-besaran.
Negara RRC kini tengah menikmati kejayaan ekonomi dengan devisa 4 triliun dollar AS. Mata uangnya pun baru baru ini direncanakan menjadi mata uang internasional di samping dollar AS. RRC berhasil memodernisir ideologinya.Beda ketika ia mendukung Khmer Merah dulu.
Jadi kesimpulannya sangat sulit untuk membuktikan secara hukum bahwa Pemerintah Soeharto melakukan pembantaian terhadap anggota PKI, sementara kehadiran PKI itu sendiri sah dan berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No.X (eks). Juga PKI ikut menjadi pemenang dan masuk empat besar di Pemilu 1955. Sebaliknya sangat mudah membuktikan pembantaian Khmer Merah di Kamboja.
Sekarang yang masih tetap kita pertanyakan adalah penghilangan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang disebut Supersemar itu. Dalam sejarah dunia sekalipun sulit menerima dengan akal sehat, kenapa di Arsip Nasional RI hanya tersimpan Supersemar palsu dan bukan yang asli? Menurut ajudan Jenderal TNI Anumerts Basoeki Rachmat yaitu Stany Soebakir, ia melihat Supersemar itu ditandtangani di Bogor oleh Presiden Soekarno dan bukan di Jakarta. Surat asli ini yang tidak ada hingga kini.
