Sekarang memang ada kekhawatiran bahwa setelah ISIS bisa dikalahkan, Irak masih akan terpecah. Kekerasan sektarian yang berlangsung selama bertahun-tahun masih menjadi ancaman. Apalagi perjanjian pembagian kekuasaan di Baghdad telah menyebabkan ketidakpuasan warga yang menyebabkan kebuntuan dalam pemerintaha, dan merajalelanya korupsi.
Masrour Barzani, Ketua Dewan Keamanan Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) dan juga putra Presiden KRG, Massoud Barzani, mengatakan kepada Reuters, bahwa tingkat ketidakpercayaan yang tinggi menyebabkan mereka tidak harus tetap berada "di bawah satu atap".
"Federasi tidak bekerja. Jadi, itu lebih baik menjadi konfederasi atau pemisahan penuh," kata Barzani di ibu kota Kurdi, Erbil. "Jika kita memiliki tiga negara konfederasi, kita akan memiliki tiga ibu kota yang sama, sehingga seseorang tidak di atas yang lain."
Kurdi telah lama berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dari Irak. Negara itu sekarang dipimpin oleh mayoritas Syiah, sejak penggulingannya Saddam Hussein, seorang Sunni, pada tahun 2003 melalui invasi yang dipimpin Amerika Serikat.
Kurdi sekarang menjalankan pemerintahan mereka sendiri di wilayah utara dan memiliki angkatan bersenjata mereka sendiri yang disebut Peshmerga. Pasukan ini berperang melawan ISIS dengan bantuan dari koalisi pimpinan Ameriks Serikat.
Dari tulisan ini bisa disimpulkan, kebijakan Amerika Serikat di bawah Donald Trump atau presiden berikutnya, sekarang setelah rencana membentuk Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) gagal, tidak menutup kemungkinan lebih memperhatikan masalah kemerdekaan suku Kurdi dari pada nasib bangsa Palestina. Kenapa dikaitkan dengan bangsa Palestina? Karena hanya dua bangsa di dunia ini yang tidak memiliki tanah air, yaitu bangsa Kurdi dan Palestina.
