Pelajaran Berharga dari Kasus Setya Novanto

Buku Golkar sebagai Partai Alternatif (Arsip)

Di masa Soeharto, seorang presiden memegang tiga wewenang sekaligus. Dia adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata RI, juga Kepala Eksekutif dan sangat kontroversial, dia juga adalah Ketua Dewan Pembina Golkar. Sementara kedua partai politik, masing-masing Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), seakan-akan terpinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tetapi terjadi juga perubahan drastis di tubuh Golkar. Perubahan itu dihitung sejak Soeharto lengser dari jabatan Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998. Golkar ikut terseret ke dalamnya dan dianggap bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan Soeharto selama 32 tahun. Golkar dihujat, dicaci-maki, malah ada yang berkeinginan agar Golkar dibubarkan.

Keinginan membubarkan Golkar bukan hanya datang dari sebagian masyarakat, tetapi juga dari penyelenggara negara waktu itu, yaitu sebut saja KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ketika ia mengeluarkan Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juni 2001, Gus Dur memaklumatkan di poin ketiganya untuk membekukan Partai Golkar dengan dalih untuk menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru. Padahal, dalam pemilihan umum, Juni 1999, Partai Golkar berhasil meraih kemenangan kedua di bawah PDIP. Akhirnya, sejarah membuktikan bahwa keinginan untuk membekukan Golkar ditolak MA.

Sebenarnya, pada waktu itu juga, Golkar telah memasuki era baru. Golkar telah mengubah citranya menjadi Golkar "baru" yang dideklarasikan pada tanggal 7 Maret 1999 yang antara lain menyatakan Golkar akan mempelopori tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka, Golkar akan memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik, Golkar telah menyatakan diri sebagai partai yang mengakar dan responsif serta senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat.

Lebih penting dari itu, Golkar telah berupaya mengambil tindakan tegas terhadap KKN dan Golkar telah melakukan koreksi yang terencana, melembaga, dan berkesinambungan terhadap penyimpangan yang terjadi di masa lalu. Sudah tentu dua poin ini perlu sekali digarisbawahi.

Golkar Baru (Arsip)

Golkar Baru memang telah mengubah berbagai cara dalam berpolitik di berbagai bidang. Saya mengalami sendiri perekrutan Bakal Calon Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2007-2012, di mana saya ikut serta menjadi Bakal Calon sebagaimana surat dari Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya. 

Pada saat itu, sebagai Bakal Calon Gubernur DKI dari Partai Golkar dimenangkan Fauzi Bowo dan berhasil menjadi Gubernur DKI. Saya dianulir karena tidak memiliki KTP Jakarta, sementara Agum Gumelar tersisih karena sampai batas terakhir pendaftaran tidak mengembalikan formulir.