Mengikuti Perjalanan Anggota DPR RI ke Desa

Minggu lalu, di bulan November 2017, saya mengikuti perjalanan pribadi seorang anggota DPR RI dari Fraksi Golongan Karya , Komisi III, Drs Ahmad Zacky Siradj ke daerah pemilihannya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Selama beberapa hari kita berada di desa untuk menyerap aspirasi masyarakat setempat. Jalan yang terjal dan jauh dari kota, kita lalui untuk menyerap aspirasi rakyat setempat. Diskusi dengan berbagai lapisan masyarakat dilakukan dengan baik dan lancar.Aspirasi mereka sudah tentu akan dibicarakan di DPR RI setelah masa reses ini berakhir.Menakai peci hitam di samping saya, itulah wakil rakyat yang pekan lalu berkunjung ke Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tidak lupa sebelum meninggalkan Tasikmalaya, kami mampir di Polres Tasikmalaya. Pertemuan ini sudah tentu, ingin bersilaturahmi, di samping ingin mengerahui perkembangan tingkat keamanan di Tasikmalaya.

Memang sejauh ini, yang kita dengar dari media, kota santri Tasikmalaya ini berada di urutan kedua kasus narkoba di Jawa Barat. Memang memprihatinkan.

Tentang gagasan, kenapa kader Golkar harus mengutamakan turun ke desa, karena memang sejak lahirnya Golkar dengan wajah baru, Golkar bertekad ingin membangun dari desa agar negara bisa sejahtera.

Kita sepakat, negara ini sudah terlalu jauh menerapkan pasar bebas, sehingga kemiskinan masih menjadi "musuh" bersama untuk diatasi. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, kemiskinan tidak pernah tuntas kita atasi. Kesenjangan antara kaya dan miskin terus berlangsung seirama dengan gagasan-gagasan terlalu banyak, ya, kita akui ada satu dua yang bagus, tetapi tetap tidak menjadi kenyataan.

Bahkan sebaliknya kemanusiaan kita terhenti, bahkan tidak segan-segan menggusur rakyat kita sendiri demi pemilik modal yang ingin berinvestasi. Jangankan menyediakan lapangan usaha yang layak sebagaimana amanah konstitusi, tetapi sekedar menyediakan agar pengangguran tidak menjadi beban masyarakat, pun pemerintah belum mampu.

Saya mengatakan "belum" bukan tidak. Lebih parah lagi korupsi terjadi di mana-mana. Tetapi tidak pernah tuntas untuk diatasi. Mulai dari Bank Century hingga ke Wisma Atlet masih saja tetap bermasalah. Apalagi yang terjadi di DPR di Badan Anggaran. Pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga terimbas pasar bebas.Sementara Cina lebih unggul di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, karena mereka masih sepakat menganut anjuran pemimpinnya Deng Xiaoping, yang mengatakan tahun 1978 :"Bila Cina ingin memodernasi pertanian, industri, dan pertanahan, yang harus dimodernisasi lebih dahulu adalah sains dan teknologi serta menjadikannya kekuatan produktif."

 Ternyata Cina sudah mengorbit ke angkasa dengan pesawat buatan sendiri, serta jembatan Suramadu yang kita banggakan itu adalah berkat kemajuan dan teknologi Cina. Jika demikian, semakin lengkaplah  permasalahan bangsa ini.

Saya setuju bahwa pasar bebas memang tidak layak diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan negara ini didirikan, yaitu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan pendidikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Berarti untuk mengarah ke sana, tidak mungkin yang kaya terus menerus disubsidi, agar menetes ke bawah (rakyat miskin) dan pada kenyataannya memang tidak pernah menetes-netes. Sementara yang miskin tetap miskin dan terus dibebani pajak.

 Untuk memulainya memang  dari desa, karena jumlah rakyat miskin di desa lebih besar dari di kota. Suatu ketika, kita sebagai negara yang kaya akan hasil bumi tidak lagi mengimpor dari luar. Rakyat miskin akan memperoleh hasil usahanya sesuai dengan jerih payahnya. Tenaganya tidak diperas dan penghasilan yang diterima sepadan dengan pekerjaannya.Sehingga negara kesejahteraan yang kita cita-citakan bisa tercapai.

 Masyarakat sejahtera berasal dari sebuah keluarga yang sejahtera. Sejahtera jiwanya. Itulah maksud membangun ekonomi bagi bangsa selaras dengan membangun manusianya. Bukan sebaliknya yang terjadi, masyarakat semakin menderita dan jumlah yang miskin semakin lama semakin bertambah.

Gagasan-gagasan dari Partai Golkar ini menarik dan kita harus mendukungnya dan harus berusaha memperbaiki kemelut bangsa ini. Tetapi kita jangan hanya terlena dengan gagasan-gagasan.

Apa sih yang kurang ketika diselenggarakan Seminar Angkatan Darat II, 1966 yang berlangsung di Graha Wiyata Yudha Seskoad Bandung, 25-31 Agustus 1966 ? Terdapat nama-nama seperti M.Sadli, Widjojo Nitisastro, Subroto, Emil salim, Deliar Noer dan Sarbini Somawinata. Pemikir-pemikir dari TNI, selain Jenderal Soeharto sendiri, Letjen TNI, Maraden Panggaben, Mayjen TNI, Soemitro, Mayjen TNI Amirmachmud, Mayjen TNI Mokoginta, Mayjen TNI Alamsyah, Birigjen TNI Sutopo Juwono, Letkol TNI Hasnan Habib, Letkol TNI Ismail Saleh dan Letkol TNI Soebijakto. Semuanya tokoh-tokoh pemikir, baik dari militer maupun sipil.

Tetapi akhirnya? Apa bisa Partai Golkar sekarang ini mebalikkan jarum sejarah yang sudah terlanjur berbasis pasar bebas? Semoga saja Partai Golkar mampu mewujudkan hal ini. Entah nanti menang dalam Pemilu akan datang atau tidak. Karena kesetiaanku terhadap partai berakhir, bila kesetiaanku kepada bangsa dan negara bermula.

Maksudnya bukan berarti jika kalah, gagasan-gagasan ini tidak dilanjutkan lagi. Demi bangsa dan negara Republik Indonesia, gagasan ini harus terus digulirkan  demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Apalagi Partai Golkar sekarang telah merubah citranya menjadi Golkar Baru yang dideklarasikan pada tanggal 7 Maret 1999, dalam hal mana:

 1. Golkar telah melakukan koreksi yang terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap penyimpangan yang terjadi di masa lalu.

2.Golkar telah berupaya mengambil tindakan tegas terhadap KKN.

3.Golkar telah menyatakan diri sebagai partai yang mengakar dan responsif serta senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat.

4. Golkar akan memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat, sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik; dan

5. Golkar akan mempelopori tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka (transparan).