Minggu lalu, di bulan November 2017, saya mengikuti perjalanan pribadi seorang anggota DPR RI dari Fraksi Golongan Karya , Komisi III, Drs Ahmad Zacky Siradj ke daerah pemilihannya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Selama beberapa hari kita berada di desa untuk menyerap aspirasi masyarakat setempat. Jalan yang terjal dan jauh dari kota, kita lalui untuk menyerap aspirasi rakyat setempat. Diskusi dengan berbagai lapisan masyarakat dilakukan dengan baik dan lancar.Aspirasi mereka sudah tentu akan dibicarakan di DPR RI setelah masa reses ini berakhir.Menakai peci hitam di samping saya, itulah wakil rakyat yang pekan lalu berkunjung ke Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tidak lupa sebelum meninggalkan Tasikmalaya, kami mampir di Polres Tasikmalaya. Pertemuan ini sudah tentu, ingin bersilaturahmi, di samping ingin mengerahui perkembangan tingkat keamanan di Tasikmalaya.
Memang sejauh ini, yang kita dengar dari media, kota santri Tasikmalaya ini berada di urutan kedua kasus narkoba di Jawa Barat. Memang memprihatinkan.
Tentang gagasan, kenapa kader Golkar harus mengutamakan turun ke desa, karena memang sejak lahirnya Golkar dengan wajah baru, Golkar bertekad ingin membangun dari desa agar negara bisa sejahtera.
Kita sepakat, negara ini sudah terlalu jauh menerapkan pasar bebas, sehingga kemiskinan masih menjadi "musuh" bersama untuk diatasi. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, kemiskinan tidak pernah tuntas kita atasi. Kesenjangan antara kaya dan miskin terus berlangsung seirama dengan gagasan-gagasan terlalu banyak, ya, kita akui ada satu dua yang bagus, tetapi tetap tidak menjadi kenyataan.
Bahkan sebaliknya kemanusiaan kita terhenti, bahkan tidak segan-segan menggusur rakyat kita sendiri demi pemilik modal yang ingin berinvestasi. Jangankan menyediakan lapangan usaha yang layak sebagaimana amanah konstitusi, tetapi sekedar menyediakan agar pengangguran tidak menjadi beban masyarakat, pun pemerintah belum mampu.
Saya mengatakan "belum" bukan tidak. Lebih parah lagi korupsi terjadi di mana-mana. Tetapi tidak pernah tuntas untuk diatasi. Mulai dari Bank Century hingga ke Wisma Atlet masih saja tetap bermasalah. Apalagi yang terjadi di DPR di Badan Anggaran. Pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga terimbas pasar bebas.Sementara Cina lebih unggul di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, karena mereka masih sepakat menganut anjuran pemimpinnya Deng Xiaoping, yang mengatakan tahun 1978 :"Bila Cina ingin memodernasi pertanian, industri, dan pertanahan, yang harus dimodernisasi lebih dahulu adalah sains dan teknologi serta menjadikannya kekuatan produktif."
Ternyata Cina sudah mengorbit ke angkasa dengan pesawat buatan sendiri, serta jembatan Suramadu yang kita banggakan itu adalah berkat kemajuan dan teknologi Cina. Jika demikian, semakin lengkaplah permasalahan bangsa ini.
Saya setuju bahwa pasar bebas memang tidak layak diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan negara ini didirikan, yaitu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan pendidikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa.
Berarti untuk mengarah ke sana, tidak mungkin yang kaya terus menerus disubsidi, agar menetes ke bawah (rakyat miskin) dan pada kenyataannya memang tidak pernah menetes-netes. Sementara yang miskin tetap miskin dan terus dibebani pajak.
Untuk memulainya memang dari desa, karena jumlah rakyat miskin di desa lebih besar dari di kota. Suatu ketika, kita sebagai negara yang kaya akan hasil bumi tidak lagi mengimpor dari luar. Rakyat miskin akan memperoleh hasil usahanya sesuai dengan jerih payahnya. Tenaganya tidak diperas dan penghasilan yang diterima sepadan dengan pekerjaannya.Sehingga negara kesejahteraan yang kita cita-citakan bisa tercapai.
