Apakah Sebatas Seminar Perubahan UUD 1945?

Juga di dalam UUD 1945 yang sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali ini,   timbul ketidakjelasan dalam sistem pemerintahan. Sistem yang terjadi sekarang adalah bukan  Parlementer tetapi bukan juga Presidensil. Sistem yang rancu tersebut menjadikan kinerja Pemerintah cq Presiden  kurang efektif. Kedudukan DPR pada kenyataannya  semakin lebih kuat dari Presiden, kondisi ini dimanfaatkan untuk  berburu kekuasaan serta  memaksakan kehendak. Sistim ini justru  tidak menjunjung prinsip  “check and  balance”, korupsi di semua lini semakin meraja lela.

Pernyataan ini benar. Saya pernah menjadi bakal calon Gubernur DKI.  Banyak hal yang membatalkan saya. Saya dinyatakan tidak memiliki KTP DKI sementara Guru Besar FHUI saya mengatakan, tidak persoalan dengan KTP.

Pernyataan Syaiful Sulun tersebut memperoleh dukungan dari Margarito Kamis. Didalam makalahnya, Margarito menjelaskan  panjang lebar mengenai perubahan UUD di berbagai negara.  Ia menjelaskan, masuk akal mendifinisikan kembali MPR sebagai organ yang memiliki kewenangan membuat GBHN, setidaknya untuk lima tahun. UUD seharusnya menjadi haluan, bersifat amat abstrak. Pada titik itu cukup masuk akal untuk menyediakan panduan praktis pembangunan, setidaknya  untuk lima tahunan.

“Kembalikanlah kewenangan MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR,” tegas  Margarito Kamis di dalam makalahnya.

[caption caption="Margarito (Foto:Antara)"]

[/caption]

Bangsa Indonesia masih menunggu  keinginan baik pemerintah Indonesia untuk meng-amandemen kembali UUD 1945. Terlepas dari  pengelompokan masyarakat sekarang ini, yang menurut Syaiful Sulun terdiri dari,  kelompok yang menghendaki  bangsa ini kembali ke UUD  1945 yang asli, di samping adanya  kelompok yang menyatakan  UUD 1945 hasil perubahan  sudah cukup baik  dalam menciptakan suasana  demokratis dan kreatifitas masyarakat.