Mohon tunggu...
Darwono Guru Kita
Darwono Guru Kita Mohon Tunggu... profesional -

**************************************** \r\n DARWONO, ALUMNI PONDOK PESANTREN BUDI MULIA , FKH UGM, MANTAN AKTIVIS HMI, LEMBAGA DAKWAH KAMPUS JAMA'AH SHALAHUDDIN UGM, KPMDB, KAPPEMAJA dll *****************************************\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPemikiran di www.theholisticleadership.blogspot.com\r\n\r\nJejak aktivitas di youtube.com/doitsoteam. \r\n\r\n\r\n*****************************************\r\n\r\nSaat ini bekerja sebagai Pendidik, Penulis, Motivator/Trainer Nasional dan relawan Pengembangan Masyarakat serta Penggerak Penyembuhan Terpadu dan Cerdas Politik Untuk Indonesia Lebih baik\r\n*****************************************

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pentingnya Pendidikan Politik Sejak Usia Dini

4 Januari 2018   01:14 Diperbarui: 4 Januari 2018   15:18 2776
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi: Shutterstock

Pada suatu acara bertaraf nasional yang diikuti oleh para jenral dan orang-orang terkemuka (para tokoh) pada satu penggal waktu di era Orde Baru, konon dalam suasana santai dan penuh canda, ada salah satu diantara mereka yang melontarkan pertanyaan : "apa perbedaan orde lama dan orde baru dalam hal politik". 

Diceriterakan ada seseorang yang bekerja di sebuah media massa (televisi) menjawab "Orde Lama Politik sebagai Jenderal, sedang Orde Baru Politiknya Para Jenderal"

Pada era orde lama, politik menjadi panglima, dalam artian bahwa bangsa Indonesia dalam tiap degup aktivitasnya sangat sadar bahwa hal itu terkait dengan politik Sangat wajar, mengingat pada era itu, berbagai upaya untuk empertahankan kemerdekaan Indonesia jelas-jelas memberikan contoh riil peran politik. 

Kondisi demikian membuat setiap warga negara Indonesia peduli dan melek politik. Hal itu berbeda dengan Era Orde baru, semua hal terkait kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh para jenderal. Berbagai intrik, isue, manuver tidak lain adalah terkait dengan kepentingan-kepentingan para Jenderal.

Bahkan pada perkembangan lebih lanjut dikenal adanya proses depolitisasi sehingga dalam berbagai hal rakyat bukan pihak yang mengambil keputusan untuk mengatur hidup bersama, rakyat hanyalah pihak yang terombang-ambing kian kemari laksana buih yang mengambang. yang kemudian dianggap sebagai floating mass. 

Yang menurut hemat penulis, pada era orde baru tidak ada floating mass, yang ada adalah para pendukung PPP atau PDI sedang yang lain mau tidak mau harus mendukung Golkar melalui apa yang disebut monoloyalitas atau cara-cara lain.

Hingga saat ini, terkait dengan hak politik, hak memilih dan hak dipilih, dalam kenyataannya warga negara Indonesia terlibat dalam pemilu dalam artian memiliki hak pilih pada usia 17 tahun.

Usia rata rata anak kelas XI atau XII SMA dan yang sederajat. Permasalahannya adalah bagaimana mungkin anak anak itu dapat menggunakan haknya dengan benar jika mereka sendiri buta politik ? Jika mereka sendiri belum mendapatkan pendidikan politik ?

Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, definisi Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan istilah politik yang berasal dari bahasa Yunani 'polis' yang artinya negara-kota. Dalam negara-kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan atau kebaikan dalam terminologi Aris Toteles dalam hidupnya. Ketika manusia mencoba untuk untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau ketika mereka berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka sibuk dengan suatu kegiatan yang kita disebut sebagai 'politik'.

Lebih lanjut menurut buku A New Handbook of Political Science politik diartikan sebagai penggunaan kekuasaan sosial yang dipaksakan. Kata kekuasaan sosial ditekankan untuk membedakannya dengan kekuasaan individual. Ini akibat politik berkenaan dengan pengaturan hidup suatu masyarakat secara keseluruhan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun