Oleh: Darwin Malakuin, warga Manggarai Timur
Beberapa hari belakangan, jagat media sosial publik Manggarai (Timur) diramaikan dengan perbincangan mengenai tulisan di sebuah media online atas nama Alfred Tuname (AT). Betapa tidak, tulisan tersebut cukup menarik dan memantik emosional kaum “intelektual muda” Manggarai, yang sedang berjuang menolak kehadiran tambang di Manggarai Timur. Secara umum, inti dari tulisan tersebut adalah “tuduhan” sang penulis terhadap pihak-pihak yang kontra terhadap rencana pendirian pabrik semen di Desa Satar Punda, yang cukup kontroversial.
Di beberapa WhatsApp Grup (WAG) yang saya ikuti, perbincangan tersebut sangat ramai. Berbagai kritik (persisnya hujatan dan cacian!) yang ditujukan terhadap sang penulis kian ramai. Begitu juga grup-grup Facebook (FB) maupun postingan personal yang muncul di timeline marak ditemui pembahasan serupa, kritik keras terhadap AT, sang penulis. Selain kritikan yang diberikan, tak sedikit juga pujian yang dilontarkan kepada sang penulis atas karya intelektualnya.
Sebenarnya, sejauh pengamatan penulis, tulisan Alfred Tuname (AT) tersebut tidak terlalu ramai diperbincangkan, jika hanya pada konteks “pro dan kontra” pabrik semen di Desa Satar Punda. Karena yang namanya sebuah kebijakan pemerintah, “pro dan kontra” itu selalu ada. Yang menjadikannya ramai adalah latar belakang dan rekam jejak digital penulis pada kasus yang sama.
Tahun 2015, AT menuliskan sebuah ulasan di media online floresa.co soal keprihatinannya dengan maraknya pertambangan di Manggarai, dengan mengambil judul “Melawan Tambang, Tugas Siapa?” (Gagasan/Floresa.co, 4 Agustus 2015). Tulisan itu, jelas AT, diolah dari materi yang dipresentasikan dalam launching buku “Mengapa Gereja (Harus!) Tolak Tambang”, Karya Benny Denar.
Singkatnya, dalam tulisan tersebut AT menelanjangi pihak-pihak dibalik tambang di Manggarai. Tidak sungkan, Alfred Tuname menyebut: “para pejabat sebagai kapitalis birokrat, yang menjual tanah air dan bangsa dengan memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi dan investor tambang”. Disebutnya juga, “lembaga peradilan, TNI/Polri bahkan preman berwajah sipil pun dimanfaatkan sebagai algojo demi kepentingan investor sebagai raja fulus”.
Di akhir tulisannya, AT menulis: “akhirnya manakala kebijakan negara (pemerintah daerah) tanpa ideologi untuk rakyat, secara tidak sadar nasib rakyat sedang digadaikan kepada kaum kapitalis demi kepentingan dan keuntungan mereka. Kita sedang melawan mereka”.
Tulisan AT tersebut menunjukkan “betapa besar kepedulian dan keprihatinannya akan nasib rakyat”. Bahkan, dapat diakui narasi yang dibangun dalam tulisannya bukan saja terbatas pada karya intelektual semata, tapi lebih dari itu menyimpan kegelisahannya akan wajah muram pembangunan di daerah ini yang dikuasai kaum elit dan investor. Angkat topi penulis, untuk karya besarnya.
Berseberangan dengan tulisannya pada tahun 2015 tersebut, kini AT berbalik arah. Dia hadir dengan wajah lain. AT “menghujat da mencaci maki” pihak-pihak yang kontra terhadap produk kebijakan Bupati Manggarai Timur yang sangat kontroversial, rencana pembukaan tambang dan pendirian pabrik semen di Desa Satar Punda. Dalam tulisannya pada 13 Juni 2020, AT menuliskan sebuah opini di media online sorotntt.com, berjudul “Korelasionisme Politik Diaspora dan Pabrik Semen di Matim” (SorotNTT.com, 13 Juni 2020).
AT memulai tulisannya kali ini dengan ‘sudut pandangnya terhadap politik, di Manggarai Timur’. Bagi AT, segala hal pasti bersinggungan dengan politik dan politik selalu berhubungan dengan ‘uang’. Begitupun, orang-orang yang tergabung dalam diaspora yang mengkritisi kebijakan Bupati Manggarai Timur dengan menolak kehadiran tambang di Luwuk - Lengko Lolok. Dalam AT versi kedua ini, penolakan tambang tidak lebih dari pada upaya “mencari makan siang”. AT mengutip, “tidak ada makan siang yang gratis”.
“Jika ada petisi tolak ini-itu, maka catatan kakinya adalah nomor rekening. Petisi pun ditandatangani oleh diaspora dan kroninya sendiri. Harapannya, siapapun boleh isi di rekening itu”. Begitulah AT “menghina” pihak-pihak yang menamakan dirinya diaspora. Kerangka pijaknya, ketika pemerintah berusaha membangun daerah untuk kepentingan rakyatnya, selalu salah dimata diaspora. Padahal, konsepsi diaspora semestinya mendukung pembangunan daerah, begitulah narasi sesat Alfred Tuname.
