Menginsafi Diri Menuju Cita-cita, Inspirasi dari Mohammad Hatta

Hasil kajian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM terkait dengan pembangunan pusat perbelanjaan, hotel, apartemen yang semakin masif di Yogyakarta yang ternyata tak membawa manfaat bagi warga Yogyakarta sendiri [3], bisa kita jadikan contoh bagaimana praktik liberalisme ekonomi ini sedang menggurita di Indonesia dan semakin memperlebar kesenjangan antarwarga negara, sehingga mengundang gejolak di masyarakat. 

Atau apabila kita melihat fenomena ekonomi Indonesia secara makro, pada 2016 lalu Indonesia dicatat sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi tertinggi keempat di dunia [4].  Laporan tahunan yang diterbitkan Credit Suisse itu menyebutkan ketimpangan perekonomian Indonesia mencapai 49,3 persen. Artinya, aset-aset penting negara (alat-alat produksi) saat ini dikuasai oleh satu persen kelompok terkaya nasional. Hal tersebut kalau tidak ditangani secara serius oleh pemerintah, akan sangat berbahaya bagi mengingat dapat menimbulkan gejolak yang lebih besar di masyarakat.

Ketimpangan ekonomi Indonesia menduduki peringkat ke-4 tertinggi di dunia. (Sumber: Katadata)

Demokrasi Politik dan Ekonomi Sebagai Solusi

Guna mencegah terjadinya hal tersebut, proklamator kita Mohammad Hatta telah berpesan tentang pentingnya keinsafan bernegara dan kesungguhan hati untuk bekerja mencapai cita-cita bersama, yang secara praktis bisa ditempuh pelaksanaan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dengan sungguh-sungguh dan utuh. 

Di sinilah Hatta mengungkap keistimewaan demokrasi Indonesia dibanding demokrasi yang diterapkan di negara-negara lain. Demokrasi Indonesia dalam pandangan Hatta adalah menciptakan terlaksananya dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial. Bahkan kemudian ia meyakini bahwa demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belumlah merdeka, persamaan dan persaudaraan belumlah ada [5].

Oleh karenanya, agar bangsa Indonesia tidak terus-menerus berkubang pada isu-isu golongan dan sektarian, maka pembangunan di Indonesia hari ini dan di masa yang akan datang harus selalu mengarah pada keadilan sosial. Pembangunan di Indonesia haruslah inklusif, bisa dinikmati oleh semua. Di situlah seharusnya para tokoh politik kita mengambil peran, yakni pada arena kompetisi politik berbasis pada keadilan sosial-ekonomi. Bukan kompetisi politik berbasis isu-isu golongan dan sektarian. 

Tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Bisa dibilang, nyaris sama dengan apa yang digambarkan Hatta saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 61 tahun yang lalu.  Bahwa demokrasi kita hari ini secara teori membela demokrasi sosial, namun dalam praktiknya justru sangat liberal-kapitalistik. Partai-partai politik yang pada hakikatnya merupakan alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur, agar kemudian rakyat merasai tanggungjawab sebagai pemangku negara dan warga negara, malah dijadikan tujuan dan negara sekadar menjadi alatnya. Sementara rakyat, berikut identitas yang melekat padanya, hanya dijadikan sebagai bola liar dan komoditas oleh para elit penguasa.

Oh! Kalau saja para elite politik kita, baik dari pihak pemerintah maupun oposisi, mau berkonsentrasi pada politik berbasis keadilan sosial-ekonomi itu, maka yang akan muncul ke hadapan publik adalah program-program politik dan kebijakan publik yang berkualitas, aktor politik yang berintegritas, dan performa pembangunan yang semakin mengarah pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan seperti sekarang ini. Semoga ini bisa menjadi bahan koreksi. 

Catatan kaki

[1]Lihat orasi budaya Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Syaifudin bertajuk Kebhinekaan dan Keberagaman Indonesia,disampaikan pada peringatan hari ulang tahun yang ke-22 Aliansi Jurnalis Independen di Jakarta 26 Agustus 2016. Dalam orasinya, Lukman Hakim mengatakan bahwa keberagaman merupakan bagian jati diri bangsa Indonesia, di samping menghormati kemanusiaan, bersatu, dan bermusyawarah penuh hikmah kebijaksanaan. Identitas tersebut, secara lebih sederhana, adalah Pancasila yang telah menjadi dasar dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[2] Lihat Elson, R.E., The Idea of Indonesia, Jakarta: Serambil (2009: 473)