Sebagai Kepanjangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Juga Harus Mendukung, dong! Keduanya Harus Kompak.
Setelah persoalan di atas terjawab, maka selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan menilai komitmen politik pemerintah daerah terhadap pendidikan. Jika mengacu pada ketentuan bahwa ‘kebijakan di daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pusat’ maka seharusnya pemerintah daerah pun juga memiliki komitmen politik yang sama terhadap pendidikan.Â
Lagi-lagi, ini masih dalam domain pemerintah pusat untuk bisa mengarahkan pemerintah daerah agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat--yang dapat diwujudkan dengan pembuatan cetak biru pendidikan nasional sehingga ke depan pendidikan di negara kita tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat politis dan penunggangan kepentingan. Pun bagi pemerintah daerah, juga harus kooperatif terhadap pemerintah pusat dalam hal pendidikan.
Begitu Juga Dengan Sektor Swasta, Turut Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Juga Harus Menjadi Visinya.
Peran swasta juga tak kalah penting untuk turut memajukan pendidikan di Indonesia. Sebagaimana pemerintah daerah, sektor swasta pun seharusnya juga dapat mengikuti arah kebijakan negara. Salah satu contoh misalnya terkait tanggungjawab sosial perusahaan, harus mengarah pada kemajuan pendidikan masyarakat setempat, sehingga manfaatnya akan benar-benar terasa.Â
Selama ini yang sering kita lihat, tanggungjawab sosial perusahaan hanya diwujudkan dengan penanaman pohon dan penanaman pohon—yang mirisnya tanpa diikuti dengan perawatan. Padahal kalau tanggungjawab sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk pendidikan, justru dampak yang dihasilkan bisa lebih besar, seperti tumbuhnya kesadaran siswa dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan.Â
Ayo dong, perbanyak lagi pemberian beasiswanya. Biar semakin banyak lagi putra-putri di Indonesia yang mendapatkan kesempatan belajar sampai jenjang yang tertinggi.
Masyarakat dan Keluarga Adalah Ujung Tombak Pendidikan, Ayo Ikut Ciptakan Suasana yang Kondusif dan Edukatif.
