Mohon tunggu...
Darren Tanto
Darren Tanto Mohon Tunggu... Lainnya - Murid

Senang membaca.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pemindahan Ibu Kota Seharusnya Tidak Dilakukan

4 April 2023   18:40 Diperbarui: 4 April 2023   18:45 148
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan membawa banyak sekali dampak buruk. Karena membawa banyak sekali dampak negatif dikesampingkan dengan dampak positifnya. Beberapa masyarakat mengemukakan pendapat bahwa lebih baik IKN tetap berada di DKI Jakarta saja daripada dipindahkan. Dengan tujuan IKN menjadi pusat perekonomian dan administrasi nasional.

Dalam rapat MK sidang pengujian formil dan materiil UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN pada April 2022 lalu, Sugeng mengatakan bahwa "pemindahan IKN ke Kalimantan beresiko untuk merusak lingkungan hidup, juga bisa merusak kehidupan fauna dan flora." Sugeng mengatakan juga jika pembentukan UU IKN melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan UU yang berlaku. Perumusan dan penetapan UU IKN juga dibuat dengan tergesa-gesa dan sebatas formalitas aja.

Pemindahan IKN dilakukan karena ada beberapa alasan tertentu yaitu : 

  1. Populasi terlalu padat

  • Salah satu alasan utama pemindahan ibu kota ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada 2015 menyebutkan, sebesar 56,56 persen masyarakat Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen.

  1. Kontribusi ekonomi pada PDB

  • Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 58,49 persen.

  1. Krisis air bersih

  • Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016, Jawa mengalami krisis air yang cukup parah. Ada daerah yang termasuk indikator berwarna kuning yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air, seperti di wilayah Jawa Tengah.

  1. Ancaman bahaya Banjir, Gempa Bumi, dan Tanah Turun di Jakarta

  • Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Selain itu, wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas Gunung Api (Krakatau, G.Gede) dan potensi gempa bumi-tsunami.

Sugeng berpendapat kalau kondisi negara sedang mengalami pandemi Covid-19 butuh banyak biaya dibandingkan kepentingan perpindahan ibu kota. Tidak cuma itu, Sugeng berkata bahwa juga sebaiknya anggaran negara yang ada digunakan untuk membayar hutang pemerintah, bencana alam, pembaruan alutsista TNI, pendidikan, dan pemilu tidak sedikit. Jadi menurut Sugeng, sebaiknya Pemerintah fokus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. Dalam petitumnya Sugeng meminta MK membatalkan UU IKN.

Memindahkan ibu kota negara ke pulau Kalimantan memiliki sejumlah besar lahan gambut yang mudah terbakar meningkatkan risiko kebakaran hutan. Selain itu, pemindahan ibu kota sangat tidak menjamin masalah lingkungan di Jakarta akan terselesaikan.

Sebagai dampak pembangunan kota, perumahan penduduk, pertokoan, pasar. Hutan Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia bisa jadi kedepannya hanya tinggal kenangan karena ulah manusia. Dalam kondisi sekarang saja di Kalimantan sudah terjadi banjir, apalagi nanti kalau ibu kota pindah ke Kalimantan. Dalam kondisi sekarang saja di Kalimantan sudah terjadi banjir, dan Kalimantan sekarang pasti akan mengalami kenaikan angka kasus bencana banjir. Belum lagi jumlah lahan yang dijadikan bangunan sudah teramat banyak dan jumlah kendaraan di tahun 2021 mencapai 21.758.695 unit. Jumlah tersebut tidak bisa dibilang sedikit untuk luas Jakarta yang hanya 661,5 km persegi.

Beberapa solusi yg dapat dilakukan mengurangi kerusakan pada bumi adalah seperti : 

Melakukan tebang pilih : 

  • Tebang pilih adalah sistem menebang pohon yang sudah berusia tua. Artinya pohon yang masih belum cukup umur atau masih muda tidak boleh dipotong, karena masih bisa tumbuh tinggi. 

Melakukan reboisasi : 

  • Cara lain yang dapat ditempuh agar tidak terjadi hutan gundul adalah reboisasi atau penanaman pohon. Reboisasi sebaiknya dilakukan secara rutin, khususnya setelah melakukan tebang pilih.

Tidak membakar lahan di hutan : 

  • Salah satu penyebab utama hutan gundul adalah kebakaran hutan. Hal ini bisa dicegah dengan tidak membuka lahan secara ilegal, yakni dengan dibakar. Sebaiknya melakukan tebang pilih dan reboisasi dibanding membakar hutan.

Menjaga kebersihan : 

  • Menjaga kebersihan sangat penting dilakukan agar lingkungan sekitar menjadi bersih dan juga nyaman. Selain itu, juga mengurangi berbagai perkembangan virus yg kemudian bermutasi menjadi penyakit bagi masya

Cepat atau lambat dibutuhkan tindakan dan juga kesadaran dari setiap individu. Masih banyak sekali solusi-solusi lain untuk mengatasi permasalahan ini. Pemindahan IKN membawa banyak sekali perubahan terhadap masa depan Indonesia. Jakarta (27/2/2023).

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun