Bukan Penyuluh Antikorupsi

Pada materi Pengantar Integritas disebutkan bahwa nilai-nilai integritas sama dengan nilai-nilai antikorupsi yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu (1) Nilai Inti mencakup jujur, disiplin, tanggung jawab, (2) Sikap mencakup adil, berani, peduli, dan (3) Etos Kerja mencakup kerja keras, sederhana, mandiri.

Kadar Integritas

Jujur dan berani menjadi nilai dalam mengukur kadar integritas seseorang dengan tingkatan sebagai berikut:

1. Jujur mengikuti nurani menduduki tingkatan terendah kadar integritas. Mengakui dan meyakini bahwa korupsi itu salah merupakan implementasi dalam tingkatan ini.
2. Konsisten jujur mengikuti nurani. Meningkat dari tingkatan sebelumnya, pada tingkatan ini sudah ada godaan menguji keyakinan bahwa korupsi itu salah. Menolak pemberian gratifikasi terkait jabatan dari pengguna jasa/layanan merupakan salah satu implementasi dalam tingkatan kedua ini.
3. Berani konsisten jujur mengikuti nurani. Setelah godaan menguji di tingkatan sebelumnya, kini risiko menjadi ujian dalam tingkatan ini. Seorang pejabat publik yang konsisten menolak korupsi bisa jadi memunculkan risiko ancaman dari pihak-pihak yang merasa tidak berkenan dan dirugikan. Kemampuan mengelola ancaman adalah kunci dalam tingkatan tertinggi kadar integritas ini.

Jujur dan berani pun menjadi nilai dalam aktualisasi nilai-nilai integritas dengan implementasinya sebagai berikut:

1. Mengakui secara terbuka kepada orang lain bahwa telah melakukan yang tidak sesuai dengan nilai integritas. Pastinya dibutuhkan kejujuran dan keberanian bilamana seseorang harus mengakui kesalahan.
2. Mengingatkan, menegur, dan menyatakan kepada orang lain adanya ketidaksesuaian dengan nilai/norma walaupun hal tersebut sulit.
3. Menyampaikan kebenaran dengan komitmen yang tinggi meskipun sulit dan berisiko mengorbankan kepentingan pribadi.

Apakah ini yang dinamakan pengakuan dosa? Untuk apa seseorang mengakui dosanya kepada orang lain?

Paham Banyak Hal tentang Antikorupsi

Pada Form AGK UK (2) pemahaman materi antikorupsi, calon peserta disodorkan 2 pertanyaan, yaitu (a) Apakah Anda memahami Materi Penyuluhan Antikorupsi Dasar? dan (b) Apakah Anda memahami Materi Penyuluhan Antikorupsi Lanjut?

Penyuluh Antikorupsi diharuskan menguasai materi antikorupsi yang harus disampaikan agar tujuan penyuluhan antikorupsi tercapai. Materi Penyuluhan Antikorupsi tersebut dibagi menjadi (1) Materi Penyuluhan Antikorupsi Dasar dan (2) Materi Penyuluhan Antikorupsi Lanjut.

Sebenarnya apa sih tujuan utama penyuluhan antikorupsi?

Materi Penyuluhan Antikorupsi Dasar terdiri dari 15 submateri, yaitu (1) Contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi, (2) Tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi, (3) Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, (4) Referensi/role model negara/daerah/instansi yang antikorupsi, (5) Dampak korupsi dalam berbagai bidang/sektor, (6) Perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor, (7) Pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi, (8) Hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, (9) Pengertian korupsi, (10) Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi, (11) Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, (12) 30 Delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya, (13) Perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap, (14) Strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi, dan (15) Integritas dan nilai-nilai antikorupsi.

Materi Penyuluhan Antikorupsi Lanjut yang merupakan pengetahuan dan keterampilan antikorupsi yang diperlukan kelompok sasaran dalam melaksanakan rencana aksinya, pun terdiri dari 15 submateri, yaitu (1) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, (2) melaporkan LHKPN, (3) membangun Unit Pengendali Gratifikasi, (4) membangun Zona Integritas, (5) memantau layanan publik, (6) melaksanakan pengadaan barang dan jasa berintegritas, (7) membangun tata kelola kampus berintegritas, (8) membangun tata kelola sekolah berintegritas, (9) membangun bisnis berintegritas, (10) melakukan kajian dan penelitian, (11) menginsersikan muatan antikorupsi dalam kurikulum sekolah, (12) mengembangkan media kampanye antikorupsi, (13) membangun politik cerdas berintegritas, (14) mendongeng antikorupsi, (15) dan aksi-aksi pemberantasan korupsi lainnya.