Beberapa pekan lalu, lagi-lagi terungkap persoalan hidup mewah bahkan adanya 'pesta' seks dan narkoba di dalam lapas, dimana pengungkapan tersebut berdasarkan pengakuan kekasih sang bandar narkoba, Freddy Budiman.
Belum saja kasus tersebut tuntas diusut, tak lama berselang muncul berita yang tidak kalah mencengangkan yaitu ditemukannya pabrik ekstasi dan sabu di dalam lapas Cipinang, Jakarta Timur.
Sudah menjadi rahasia umum, jika 'penjara' bukan lagi sebagai tempat pesakitan khususnya bagi para narapidana berduit. Pada akhirnya fakta berbicara, membuka kebobrokan demi kebobrokan pengelolaan di dalam penjara. Politik uang menjamah segala bentuk kegiatan di dalamnya. Bagi narapidana berduit, akses mendapatkan fasilitas lengkap akan dimudahkan, mulai dari bilik asmara, ruangan untuk pesta sabu, hingga pabrik produksi narkoba, bahkan fasilitas cuti berlibur untuk sekedar refreshing. Simbiosis mutualisme antara napi berduit dan aparat penegak hukum dapat terjalin dengan baik selama fulus lancar, yang tentunya tanpa melupakan peribahasa ada rupa pasti ada harga. Betapa nista dan hinanya lembaga penegakan hukum dan keadilan kita. Retoris!
Berbicara tentang hukum, pastinya menyangkut sistem hukum itu sendiri dan aparat penegak hukum, dimana dalam pelaksanaannya masih sangat memprihatinkan. Intervensi politik begitu kuatnya merajai sistem peradilan, peraturan perundang-undangan, dan proses penegakan hukum itu sendiri. Kepentingan yang terakomodir selama ini hanya kepentingan segelintir golongan saja, dimana hukum hanya dijadikan sebagai alat untuk membenarkan setiap keputusan yang diambil oleh si penguasa. Hukum dirasa tidak lagi mampu menjamin keadilan, karena hukum dapat diperjualbelikan. Ya, retoris lagi.
Tidak heran jika masyarakatnya sendiripun tidak pernah jera untuk terus melanggar hukum, bisa jadi hal ini disebabkan karena mereka sudah sangat terlatih bagaimana mengatasi jika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukannya. Contoh kecilnya saja, ketika melanggar peraturan lalu lintas, kebanyakan memilih dengan uang damai.
Rupanya masih sebatas mimpi untuk terwujudnya penegakan hukum dan keadilan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan di negeri kita ini, karena bukan hanya sistem saja yang harus dibenahi tetapi para penegak hukumpun perlu dibenahi supaya semua dapat berjalan sinergis antara penegak hukum dan hukum yang akan ditegakkan. Tetapi semuanya itu juga tidak akan berjalan mulus tanpa ada dukungan penuh dari pemerintahan yang bersih. Ah, lagi-lagi retoris.