Korupsi merupakan masalah yang meluas secara global, merajalela di berbagai tingkatan dan sektor. Fenomena ini merusak integritas lembaga, sistem, dan masyarakat pada umumnya. Berbagai faktor mendasar, seperti kurangnya transparansi, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya pertanggungjawaban, menjadi pemicu utama terjadinya korupsi.
Korupsi mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar, menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik yang adil. Tidak hanya itu, korupsi juga memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi karena menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Upaya untuk melawan korupsi melibatkan serangkaian tindakan, mulai dari reformasi kelembagaan hingga penegakan hukum yang tegas. Organisasi internasional dan negara-negara telah bekerja sama untuk menciptakan standar anti-korupsi, mendorong transparansi, memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai dampak negatif korupsi.
Meskipun upaya-upaya tersebut ada, penanggulangan korupsi tetap menjadi tantangan besar di banyak negara, dan perlu terus ditingkatkan melalui kerja sama lintas-batas serta komitmen kuat dari berbagai pihak.
Akhir-akhir ini banyak warga Indonesia terlibat kasus korupsi, salah satu kasus korupsi baru-baru ini adalah Pj Gubernur NTB yang telah diperiksa sebagai dugaan korupsi mantan Wali Kota Bima M Lutfi. Gita mengaku dicecar dengan 15 pertanyaan oleh penyidik KPK.
"Alhamdulillah sudah memenuhi kewajiban sebagai saksi ya, atas kasus yang menimpa Bapak Mantan Wali Kota Bima. Alhamdulillah tadi selama kurang lebih 2,5 jam tambah waktu salat dan lain sebagainya, kira-kira 15 pertanyaan, termasuk situasi kondisi tugas pokok fungsi plus hubungan saya dengan Pak Lutfi, kenal apa tidak, dan lain sebagainya," kata Gita kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2023).
Gita mengatakan ada delapan pertanyaan yang diajukan penyidik berkaitan langsung dengan dugaan korupsi yang dilakukan Lutfi. Dia mengatakan KPK menggali keterangannya terkait izin salah satu perusahaan.
"Delapan kira-kira pertanyaan terkait langsung dengan substansi, bagaimana proses penerbitan izin dari izin usaha pertambangan operasi khusus PT Tukad Mas," ujarnya.
Dia mengatakan saat itu dirinya menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB. Dia mengatakan pihaknya telah menerbitkan perizinan sesuai dengan aturan.
"Dan pada saat itu saya menjadi kepala Dinas DPMPTSP Provinsi NTB, perizinan, dan alhamdulillah sebagai saksi beberapa kasus juga ada pasir besi dan lain sebagainya, biasa. Kita dikonfirmasi kelengkapan persyaratan di dalam proses penerbitan izin di mana ada SOP di sana bahwa kita menerbitkan izin itu setelah adanya Pertek dari Dinas Teknis dan itu kita kerjakan semua sesuai dengan SOP," ujarnya.
Dia mengaku mengeluarkan izin usaha perusahaan itu pada 2 Oktober 2019. Namun dia mengaku tak tahu proses setelah izin itu dikeluarkan lantaran sudah menjabat Sekda Provinsi NTB.
"Saya ditanya hanya seputaran tadi, proses perizinan, saya jawab sesuai kompetensi saya selaku Kepala Dinas Perizinan," ujar Gita.
