Malang, 5 November 2024 - Menyongsong Pilkada Jawa Timur 2024, UPT Laboratorium Pancasila (Lapasila UM) bersama Oase Institute, Universitas Negeri Malang (UM), dan Bawaslu Jawa Timur mengadakan Sarasehan Nasional Pancasila di Hotel Grand Mercure, Malang. Dengan tema "Menyongsong Pilkada Jawa Timur 2024 yang Demokratis, Berintegritas, dan Anti-Politik Uang," acara ini berhasil mengumpulkan tokoh-tokoh penting, akademisi, dan kandidat pemilu untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan demokrasi yang adil, bersih, dan bebas dari politik uang. Acara ini juga dihadiri oleh calon wakil gubernur nomor urut 1 dan 3, Haji Lukman dan Gus Hans, yang menyampaikan visi mereka untuk menciptakan demokrasi yang bermartabat, meski kandidat nomor urut 2 berhalangan hadir.
Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, membuka diskusi dengan menegaskan komitmen Bawaslu dalam menjaga pemilu yang adil dan bebas dari kecurangan. "Kami telah mencatat sekitar 400 ribu Form A dalam pengawasan Pilkada ini, yang kami harap dapat menjadi landasan untuk membangun pemilu yang transparan dan berintegritas," ujar Warits. Ia menekankan bahwa praktik politik uang adalah ancaman serius terhadap integritas demokrasi Indonesia dan menegaskan tekad Bawaslu untuk memberantas praktik tersebut. Selain itu, Warits mengajak masyarakat untuk belajar dari sejarah pemilu Indonesia, terutama pada periode 1957-1959, agar demokrasi yang berkelanjutan tetap terjaga.
Dr. Achirul Aminulloh, S.Sos., M.Si., Ketua UPT Lapasila UM, melanjutkan dengan "Salam Pancasila," menekankan bahwa Pancasila harus menjadi dasar dalam demokrasi Indonesia. Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga kedaulatan rakyat yang bebas dari pengaruh manipulatif politik uang. "Misi kami adalah menegakkan demokrasi berintegritas sesuai nilai-nilai Pancasila, di mana suara rakyat harus dihormati tanpa intervensi," ujar Dr. Achirul.
Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Malang, juga menyampaikan sambutan yang sekaligus menandai pembukaan acara ini secara resmi. Prof. Hariyono menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia perlu sehat, transparan, dan tetap berakar pada identitas nasional. "Transparansi dan nilai-nilai etika adalah kunci agar demokrasi kita tetap kuat," tegasnya. Ia menambahkan, meskipun Indonesia mengadopsi berbagai nilai demokrasi global, prinsip-prinsip kebangsaan harus tetap menjadi pegangan utama.
Pada sesi tanya jawab mengenai Pemilihan Gubernur tanpa money politik, calon wakil gubernur nomor urut 1, Haji Lukman, menyampaikan komitmennya untuk menjalankan pemilu yang jujur dan transparan. Ia menjelaskan bahwa ia berencana mendukung digitalisasi birokrasi dan menciptakan sistem layanan publik berbasis aplikasi yang dapat mengurangi risiko korupsi. "Kami tidak hanya ingin menang, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi Jawa Timur. Kami berkomitmen penuh pada demokrasi tanpa politik uang," tegas Lukman, yang juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 8% melalui penciptaan lapangan kerja baru.
Calon nomor urut 3, Gus Hans, turut menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi para kandidat akibat tingginya biaya politik. "Biaya politik di Indonesia sangat tinggi, dan ini sering kali mendorong kandidat terjebak dalam praktik politik uang. Namun, kami berkomitmen untuk menghindari praktik ini," ujar Gus Hans, sembari mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam memperjuangkan demokrasi yang bersih.
Sebagai simbol komitmen terhadap pemilu yang bersih, Bawaslu Jawa Timur juga menginisiasi penandatanganan Pakta Integritas oleh para kandidat. Langkah ini diharapkan menjadi acuan moral bagi para kandidat untuk menjalankan kampanye secara jujur dan transparan, serta menghormati nilai-nilai demokrasi yang bersih dari politik uang.
Kemudain Dalam sesi diskusi mengenai tingginya biaya politik dalam pemilu, Haji Lukman menjelaskan bahwa dirinya tidak mengeluarkan biaya kampanye besar dalam pencalonan ini. Fokusnya adalah pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, dengan prioritas mengatasi pengangguran dan menciptakan kesempatan kerja yang setara. "Saya ingin berkontribusi pada pembangunan Jawa Timur dengan memperbaiki kesejahteraan rakyat, tanpa harus mengandalkan biaya politik yang berlebihan," ungkapnya.
Gus Hans menambahkan bahwa meskipun biaya kampanye tidak dapat dihindari, integritas harus tetap dijaga. "Biaya politik memang tidak terelakkan, namun penting untuk memastikan biaya tersebut tidak merusak integritas. Dengan menjaga demokrasi yang bersih, kita dapat menghindari ketergantungan pada uang dalam proses pemilihan," tambahnya.
Dr. Achirul Aminulloh menutup sarasehan ini dengan menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga integritas demokrasi dan melawan politik uang. "Generasi milenial dan Gen Z harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan demokrasi yang bersih. Politik uang harus dihentikan agar demokrasi kita tetap berkualitas," ujarnya.
Sarasehan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Jawa Timur, khususnya generasi muda, akan pentingnya keterlibatan aktif dalam mewujudkan pemilu yang adil dan bebas dari politik uang. Kolaborasi antara lembaga pengawas, akademisi, dan kandidat ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menciptakan demokrasi yang berintegritas dan bertanggung jawab di Jawa Timur.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H