Kesimpulan
Proses hukum kepailitan merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, bagi debitur yang ingin mengajukan permohonan pailit, sebaiknya berkonsultasi dengan advokat atau konsultan hukum yang berpengalaman di bidang kepailitan.
Sumber Referensi:
Asikin, Zainal. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
Rusli, T. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia (Issue May). Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2016). Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1), 158--173. https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129
Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
Soedharyo, M. Teguh. Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Yuhelson. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia. In Hukum Kepailitan di Indonesia (Vol. 1, pp. 13--14). Ideas Publishing.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H