Ahok Pembela Pengembang, Rizal Ramli Pembela Kaum Papa?

sumber foto:bosman batubara

Kalau Anda cuma berani menggusur kawasan macam Kampung Pulo dan Bukit Duri, itu namanya Anda "tajam ke bawah tumpul ke atas". Sebab, jika argumen ilegalitas yang selama ini sering dipakai sebagai alasan diikuti, maka bangunan hasil konversi lahan di jakarta yang melibatkan pengembang besar itu, pada zamannya juga ilegal (melanggar spatial plan (bosman batubara 2016)

Begitupun dengan berbagai fasilitas hasil pembangunan  hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu. Pelayanan sosial yang tidak memihak kaum miskin. Kesehatan dan pendidikanpun juga demikan. Padahal. Demokrasi yang dianut bangsa kita secara subtansial pengajarkan betapa petingnya  keadilan sosial. Artinya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,kedilan yang melintasi batas sekat-sekat strata sosial, materi, ras, serta agama.

Hal itu berbeda dengan sosok Rizal Ramli yang berani malawan arus pembangunan yang hanya berorientasi pada fisik.tetapi mengabaikan nilai-nila kemanusiaan dan keadilan sosial yang menyeluruh.  Karena itulah setiap kebijakan rizal ketika menjabat menjadi kepala bulog, menteri koordinator bidang perekonomian hingga menjadi menteri keungan era prisiden gus dur selalu didasarkan pada aspek manusia tidak lantas melakukan dengan cara yang hitam putih semata.

Sikap itu bisa kita lihat misalnya pada kasus reklamsi pulau G, Rizal begitu ngotot untuk menghentikan proyek reklamasi yang dinilainya menghalangi kerjna nelayan. Pasalnya proyek reklamasi itu sudah menyalahi aturan Master Plan yang sudah ditetapkan. Misalnya membiarkan kabel PLN tertata secara tidak teratur hingga menghalangi kapal-kapal para  nelayan. Pembangunan memang dibutuhkan,tapi harus dengan cara-cara yang manusiawi. Bukankah demikian?