Strategi lain dalam Perpres ini adalah penggabungan 5 kementrian yang bekerja sama dalam penanggulangan ekstremisme yakni: (1) kementrian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang politik, hukum, dan keamanan, (2) kementrian dalam penyelenggaraan pemerintah bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, (3) Kementrian perencanaan pembangunan nasional, (4) kementrian urusan pemerintahan dalam negeri, (5) kementrian luar negeri dan (6) badan penyelenggara bidang terorisme. Mengingat sebanyak ini kementrian yang terlibat, pemerintah menunjukkan gelagat bahwa isu ini lebih genting dari isu covid-19 yang perkembangannya memburuk dari hari ke hari.
Senjata pamungkasnya adalah legalisasi kampanye masif dalam memerangi ekstremisme ini dengan merangkul para influencer. Selain tokoh masyarakat dan juga arah pendidikan, rezim menilai adanya influencer perlu dimaksimalkan untuk menyampaikan kampanye ini lewat jejaring sosial. Lebih jauh lagi, proyek ini juga mengambil porsi pada media masa. Dapat dikatakan mulai dari layar kaca hingga sosial media, mulai dari sekolah hingga khutbah jumat, rezim ingin semua lapisan masyarakat mendengar dan mengamini hal yang sama: perangi ekstremisme.
Tidak heran, jika banyak orang menyangsikan perpres ini. Pengamat keamanan dari institute for security and strategic studies (ISESS) memberikan kritiknya. Ia menjelaskan seolah pemerintah sedang memberikan kesempatan kepada individu untuk dapat memolisikan sesama warga. "kita semua sepakat bahwa kekerasan ektrem dan teror harus dapat dihilangkan dari tanah air, namun tentunya kita tak ingin melihat aksi pemberantasan yang lebih menakutkan ketimbang aksi teror itu sendiri. " (tirto.id)
INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI AGENDA GLOBAL
Perlu diketahui bahwa semua babak peristiwa yang terjadi di Indonesia---terlebih kebijakan RAN --PE merupakan kelatahan pemerintah Indonesia yang gagu mengikuti agenda besar dunia. Komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menanggulangi terorisme nampak dalam kerjasama nya dengan berbagai organisasi dunia seperti United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF), dan United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED).
Indonesia berkomitmen untuk mendukung penanggulangan terorisme, termasuk dalam penanggulangan pendanaan terorisme. Dalam kaitan ini, Indonesia berpartisipasi aktif sebagai anggota Asia Pacific Group on Money Laundering (APG-ML), serta anggota dari Steering Group mewakili negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, atas peran aktif diplomasi Indonesia, pada Sidang Pleno FATF yang dilaksanakan di Brisbane, Australia, 21-26 Juni 2015, Indonesia telah dikeluarkan secara keseluruhan dari daftar "negara yang memiliki kelemahan strategis dalam rezim anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme" atau dari proses review International Cooperation Review Group (ICRG) FATF. Lebih lanjut, Indonesia melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari 48 negara untuk memperkuat rezim penanganan pencucian uang dan pendanaan terorisme (menlu.gov.id).
Semua kegiatan luar negeri Indonesia terkait isu terorisme ini berakar pada agenda berkesinambungan milik PBB yakni Global War On Terorism yang secara gamblang telah disebutkan bahwa tujuannya ialah memerangi islam. Sehingga, wajar jika seluruh agenda baik dalam dan luar negeri Indonesia sebagai follow up dari konsep besar ini akan selalu mengarah pada kaum muslim. Sekuat apapun dalih yang digunakan oleh rezim untuk menyangkalnya.
UMAT HARUS SADAR UPAYA MENGERINGKAN DAKWAH ISLAM
Dari seluruh narasi diatas, telah dijelaskan bahwa langkah besar yang diambil pemerintah dalam mengatasi ekstremisme tidak lain adalah langkah untuk menghentikan dakwah islam dan mematikan islam dari hati kaum muslim. Program RAN-PE mencakup kurikulum pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi, dimana pelajar dibebaskan dari pemikiran agamis. Ditambah lagi, standar pembentukan karakter dilabeli dengan kata 'religius tidak ekstrem' serta penekanan pada nasionalisme.
Selanjutnya, pengaktifan kembali pasukan pengamanan masyarakat yang dapat secara mandiri menindak warga lain yang diduga akan menyebarkan paham ekstremisme. Disatu sisi ketidakjelasan definisi membuat warga anak terpaku pada definisi yang dicitrakan oleh para influencer maupun media masa selama ini. Ya. Definisi itu adalah islam. Kriminalisasi ulama, pelarangan celana cingkrang dan cadar, Al-Qur'an, kitab berbahasa arab, dan bendera Rasulullah dijadikan sebagai barang bukti teroris sudah dapat dijadikan indikasi RAN-PE ini adalah usaha mengeringkan syariat islam.
Sehingga kaum muslim seharusnya menolak dengan tegas kebijakan tersebut, membangun kesadaran syariat islam, dan memperjuangkan kembali tegaknya syariat islam didunia.
