Kebijakan pemerintahan Jokowi untuk mengurangi subsidi BBM menuai kecaman dari berbagai pihak. Bukan saja dari partai di luar Koalisi Indonesia Hebat, malahan dari politisi PDIP itu sendiri. Tentu saja semua pembaca Kompasiana tahu siapa yang paling getol menentang pengurangan subsidi BBM ini. Ya, Reike Dyah Pitaloka. Walaupun sudah jelas-sejelasnya perintah dari Ketua Umum PDIP bahwa semua kader partai harus mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi termasuk rencana pengurangan subsidi BBM ini. Tetap saja si 'Oneng' ini menentang kebijakan ini.
Jika memang tidak menyetujui pengurangan subsidi BBM ini, alangkah baiknya jika Rieke tutup mulut saja. Tidak perlu ngomong kesana-kemari, sehingga menyebabkan penilaian massa bahwa Koalisi Indonesia Hebat tidak kompak. Bagaimana mau mengurus negara, jika di dalam koalisi saja sudah tidak ada keseragaman.
Alasan Rieke menentang kebijakan pengurangan subsidi BBM ini, karena kebijakan ini akan berdampak langsung terhadap rakyat miskin. Di mana harga-harga komoditi pangan akan naik secara signifikan. Sedangkan daya beli rakyat miskin tersebut sudah begitu rendahnya, sehingga dengan kenaikan harga komoditi pangan akan menambah kesengsaraan rakyat miskin.
Dan menurut saya, bahwa apa yang dilakukan oleh Rieke maupun Effendi Simbolon pada dasarnya hanya ingin mencapai tujuan jangka pendek saja, tanpa memikirkan generasi-generasi berikutnya. Dan hal itu saya kira sangatlah egois. Karena warga negara Indonesia tidaklah terputus sampai pada generasi ini saja, tetapi masih ada generasi-generasi berikutnya yang perlu hidup dalam berkecukupan tanpa dibebani oleh hutang negara pada saat ini. Dan mereka juga perlu menikmati sumber alam Indonesia tentunya.
Dengan langkah pemerintah mengurangi subsidi BBM adalah harapan kita bahwa dengan pengurangan subsidi ini akan tercipta hal-hal sebagai berikut ini :
1. Infrastruktur
Setelah pemerintah mengurangi subsidi BBM, maka subsidi yang ada diharapkan dapat meningkatkan infrastuktur yang mana kita bahwa infrastruktur saat ini sangatlah tidak mendukung. Sehingga hasil bumi maupun hasil tangkapan laut tidak dapat segera dipasarkan, karena terkendala insfrastruktur tersebut tadi. Jalanan rusak parah, sehingga menyebabkan macet di mana-mana. Hasil bumi dan tangkapan laut harus berhari-hari sampai di tujuan.
Dengan adanya pengurangan subsidi BBM, kita mengharapkan infrastruktur dapat dibenahi, sehingga hasil bumi maupun tangkapan laut dapat lebih cepat sampai di tujuan. Hal ini juga untuk mengurangi kerugian para petani dan nelayan. Dan efeknya adalah hasil bumi dan tangkapan laut dapat dijual lebih murah.
2. Subsidi Angkutan Umum
Dengan dikuranginya subsidi BBM, tentu saja kita berharap subsidi tersebut juga dialokasikan kepada angkutan umum. Armada-armada angkutan umum dipermudah untuk perolehannya serta diberikan subsidi perawatannya. Hal ini diperlukan agar armada-armada angkutan umum dapat terus terawat sehingga akan menarik perhatian masyarakat untuk tetap menggunakan angkutan umum. Tentu saja, subsidi juga diperuntukkan bagi penumpang angkutan umum ini, seperti yang telah diterapkan pada PT. KAI.
3. Kurangi Kemacetan
Dengan dikuranginya subsidi BBM, tentu saja mempengaruhi perilaku pemilik kendaraan pribadi. Jika selama ini para pemilik kendaraan pribadi cuek saja membakar BBM di jalanan, tetapi dengan pengurangan subsidi BBM ini setidaknya membuat pemilik kendaraan pribadi berpikir dua kali menghabiskan BBM di jalanan yang macet.
Dan dengan harga BBM yang cukup tinggi, maka akan memberikan dampak bagi masyarakat yang belum memiliki kendaraan pribadi untuk menunda atau setidaknya tidak membeli kendaraan pribadi baru. Efeknya adalah makin sedikit yang menggunakan kendaraan pribadi di jalan, tentu akan mengurangi kemacetan di jalan raya.
4. Kartu BBM
Jika memang pengurangan subsidi BBM ini berdampak langsung terhadap 'keluarga miskin', maka setiap keluarga diberikan subsidi BBM dengan cara memberikan kartu BBM. Setiap keluarga hanya diberikan subsidi BBM untuk satu unit sepeda motor (yang punya mobil gak perlu disubsidi bukan?), di mana di dalam kartu tersebut telah berisi data keluarga serta nomor polisi sepeda motor tersebut. Dan dengan kuota bulanan sebanyak 30 liter misalnya. Jika kuota ini habis, maka sang pemilik motor harus membeli BBM sesuai dengan harga normal.
Dan tentu saja para pengelola SPBU akan dibayar sesuai dengan yang tercatat pada alat mereka. Jika SPBU menjual lebih dari kuota yang ditetapkan, maka resiko akan ditanggung oleh SPBU yang bersangkutan. Sehingga subsidi BBM benar-benar dapat digunakan oleh mereka yang berhak.
Tanpa kartu BBM, siapa pun mereka harus menikmati BBM dengan harga normal.
Salam Kompasiana!
Artikel Terkait :
Sikap Rieke Dyah Pitaloka, Jadi Bumerang Buat Jokowi
