Kalau melihat Desmond J. Mahesa mengkritik Jokowi terkait pelantikan BG sebagai Kapolri adalah hal yang biasa, karena Desmond adalah kader dari Gerindra yang mana saat ini sebagai partai yang berseberangan dengan pemerintah. Jadi tidak salah jika Desmond selalu bersuara keras mengenai kebijakan Jokowi yang terus menunda-nunda pelantikan BG. Tapi, jika yang bersuara adalah kader PDIP apakah hal itu tidak menggelikan?
Kita tahu bahwa sekian tahun bahkan lebih dari satu dekade PDIP selalu berseberangan dengan pemerintah. Dan hanya pada pemilu kali ini PDIP berhasil berkuasa di pemerintahan. Tetapi anehnya walaupun berkuasa, sikap dari PDIP selalu terkesan berseberangan dengan pemerintah. Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah selalu saja ada kader PDIP yang mengkritisinya. Salah? Jelas-jelas salah! Apakah mereka tidak berkoordinasi dulu sebelum membuat statement ke publik? Karena apa yang mereka lontarkan seakan-akan antara pemerintah dan PDIP tidak berjalan bersama-sama, tetapi malah terkesan berseberangan.
Adalah seorang Junimar Girsang anggota Komisi III DPR dari partai PDIP yang mengatakan bahwa jika Presiden tidak melantik BG sebagai Kapolri maka Presiden dianggap telah melecehkan DPR.
"Nah sekarang tiba tiba BG mau dibatalkan pelantikannya oleh presiden. Ini namanya pelecehan," katanya, Jumat (13/2), seperti yang dikutip dari Republika Online.
Bukankah kata-kata di atas, seakan-akan Presiden yang terpilih bukan calon presiden yang diusung oleh PDIP. Dan Jokowi bukan dari kader partai yang berlambang banteng itu. Mengapa hal-hal demikian tidak dikoordinasikan dulu sebelum keluar statement begitu. Apakah selama ini kader-kader PDIP berjalan sendiri-sendiri, dengan motif dan agenda sendiri-sendiri? Karena antara satu kader dengan kader yang lain selalu membuat statement yang berlainan dan membingungkan. Lain dengan Junimar Girsang di atas lain pula yang dikemukakan oleh Maruarar Sirait terkait dengan pelantikan BG yang dikutip dari detik.com
"PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi. Kita mencalonkan Beliau dan Pak JK menjadi calon Wakil Presiden dan keputusannya mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi," ujar Maruarar di Gedung Nusantara II DPR, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2015).
Seharusnya dan semestinya apa yang menjadi statement dari PDIP adalah seperti yang keluar dari mulut Maruara Sirait ini. Karena sebagai pendukung pemerintah sudah selayaknya PDIP mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh Presiden. Karena saya memperkirakan sebelum kebijakan Presiden tersebut diketahui publik, tentu Presiden sudah terlebih dahulu memberitahukan kepada partai pengusungnya. Jadi, setiap kebijakan yang diambil, sudah tidak selayaknya dikritisi oleh PDIP.
Mau jadi penguasa atau oposisi PDIP? *** (danset)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H