Kasus SN versus SS sungguh luar biasa. Heboh….di media sosial maupun media konvensional. Penulis sebagai orang awam merasakan banyak hal dibalik kasus ini. Di kasus ini tercium ada aroma konspirasi, penyalahgunaan jabatan, tipu daya, dendam membara, etika politik, dan keberanian, serta keluguan.
Tulisan ini penulis mulai dari kenangan terhadap seorang anggota DPRD DKI yang bernama Bapak Lukman F Mokoginta (alm). Penulis sering bertemu beliau saat bertugas liputan di DPRD DKI di masa orde baru, ketika itu dia berasal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Terlepas dari kelalaiannya yang mungkin penulis tidak tahu tentang beliau. Pada waktu itu, untuk jadi anggota dewan bagi dia sangatlah mudah, apalagi Lukman waktu itu menjabat sebagai Ketua PDI Provinsi DKI Jakarta. Kita semua tahu, pada masa itu, KKN merupakan hal biasa. Namun, sungguh luar biasa bagi Bapak Lukman, selama dia menjadi anggota DPRD DKI, seluruh jabatannya dilepaskan, mulai dari sebagai Direktur di perusahaannya, maupun sebagai ketua profesi beliau Ikatan Insinyur/Arsitek DKI.
“Jabatan anggota dewan itu artinya kita harus melepaskan semua jabatan kita, tugas kita adalah membela hak-hak rakyat. Kepentingan pribadi seperti bisnis, kita lepaskan dulu,”ujarnya waktu itu.
Lalu, apa yang kita lihat di Kasus SN versus SS? Terjadi saling tuduh, SN dituduh meminta proyek dan saham sementara SS dituduh menguntungkan PT Freeport Indonesia dengan menjanjikan perpanjangan kontrak.
Sungguh menyedihkan… Dari kasus ini, penulis pun bertanya, Apakah SN yang menjabat sebagai Ketua DPR juga sudah melepaskan seluruh jabatannya yang lain agar tidak terjadi konspirasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok? Juga, coba cek apakah seluruh anggota DPR maupun Menteri sudah melepaskan jabatannya yang lain demi untuk fokus memikirkan rakyat dan Negara.
Lalu rembetan lain dari kasus ini munculah pahlawan-pahlawan mendadak, mereka berteriak-teriak di media massa. Satu pihak meminta SN mundur dan pihak lainnya meminta SS mundur. Bahkan ada seorang anggota DPR jauh-jauh sebelum ada keputuan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sudah mengancam,”kalau keputusan MKD tidak memecat SN, saya akan galang Pansus,” ujar si anggota DPR dari Nasdem tersebut. Kalau menurut saya, kenapa tidak mundur atau dipecat saja kedua-duanya.
Karena SS, pun dituduh menjanjikan Perpanjangan kontrak Freeport yang kurang menguntungkan Negara.
Coba simak pernyataan Rizal Ramli, Menteri Koordinator Kemaritiman, yang sudah mengatakan kepada awak media sebelum mengisi acara Core Economic Outlook 2016 di Hotel JS Luwansa di Jakarta, Rabu (18/11/2015). "Anggap saja rakyat Indonesia sedang dihibur sinetron antar geng yang kadang perang, kadang berdamai," ucapnya santai (Liputan6.com).
Artinya, mencermati pernyataan Rizal Ramli, bisa saja keduanya adalah kaki tangan geng, bukan kaki tangan rakyat yang harusnya mereka bela dan pikirkan.
Memang pada kasus ini terasa ada aroma dendam karena ada pihak yang sejak lama bahkan sebelum SN menjadi Ketua DPR, sudah tidak suka dengan SN. Walaupun penulis tidak tahu alasannya. Pihak ini dengan menggunakan kekuatan media terus mengulang-ulang dan membuat talkshow dengan narsum anak buahnya,yang sudah menjadi anggota DPR, maupun pengamat serta petinggi di beberapa perusahaan media, memojokan SN.
