Wakil Rakyat dan Realitas Pembangunan: Antara Janji Kemajuan dan Jeritan Alam

Pelantikan anggota DPR telah berlangsung megah, menandai dimulainya tugas mereka dalam memikirkan permasalahan bangsa. Gedung megah di Senayan kembali riuh oleh rapat-rapat penting, perdebatan kebijakan, dan rencana pembangunan yang tampak menjanjikan. Namun, di balik segala upaya mempercepat pembangunan, ada harga mahal yang kerap diabaikan-alam yang semakin tergerus dan rusak. 

Tak sampai sebulan setelah dilantik, para wakil rakyat mulai mengusulkan berbagai proyek infrastruktur, mengabaikan jeritan alam yang semakin tak terbendung. Hutan-hutan yang ditebang demi jalan tol, sungai-sungai yang tercemar akibat limbah industri, dan gunung gunung yang dikeruk demi sumber daya. Sementara itu, rakyat yang hidupnya bergantung pada kelestarian alam justru terdampak paling parah. Alam, yang menjadi sumber kehidupan, kini berubah menjadi korban pembangunan yang serampangan.

Peran wakil rakyat seringkali diukur berdasarkan kekuasaan dan kemewahan yang mereka miliki. Di Indonesia, sebagian besar wakil rakyat hidup dengan fasilitas serba cukup, mulai dari tunjangan besar hingga fasilitas mewah seperti rumah dinas. Sayangnya, kenyamanan tersebut sering membuat mereka terpisah dari realitas yang dihadapi oleh rakyatnya. Di sisi lain, situasi yang sangat berbeda dapat kita lihat di negara seperti Norwegia. Para anggota parlemen di sana menjalani kehidupan yang sederhana dan tidak mendapatkan tunjangan mewah. Mereka masih menggunakan transportasi umum, hidup di apartemen biasa, dan berada dekat dengan rakyat yang mereka wakili. Pendekatan ini membuat mereka lebih memahami kebutuhan_ masyarakat serta lebih fokus pada pelayanan publik daripada memikirkan keuntungan pribadi. Bagi mereka, menjadi wakil rakyat adalah sebuah tugas mulia yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. 

Menjadi seorang wakil rakyat bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan persiapan yang matang. Selain dukungan politik dari partai, calon wakil rakyat harus memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni agar mampu memahami berbagai persoalan kebijakan. Di Indonesia, seorang wakil rakyat umumnya memiliki gelar minimal pendidikan menengah, dan bahkan banyak di antaranya yang memiliki gelar sarjana hingga doktoral. Pendidikan menjadi fondasi penting karena tugas mereka tidak hanya membuat undang undang, tetapi juga memahami dampak dari setiap kebijakan yang diambil. Seperti halnya seorang arsitek yang tidak hanya menggambar desain bangunan, tetapi juga harus mempertimbangkan kekuatan struktur dan keamanan, wakil rakyat harus bisa melihat secara menyeluruh setiap kebijakan yang diusulkan, termasuk dampaknya bagi masyarakat. Tanpa pendidikan yang cukup, sulit bagi wakil rakyat untuk menjalankan tugas ini dengan baik dan adil.

Misalnya, di tahun-tahun sebelumnya, ketika rakyat tengah berjuang melawan krisis ekonomi, para wakil rakyat justru mengajukan kenaikan gaji dan tunjangan. Pada saat itu, rakyat sedang dihadapkan pada tingginya angka pengangguran dan meningkatnya biaya hidup. Namun, alih-alih memikirkan solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut, para wakil rakyat sibuk memperdebatkan hak-hak mereka sendiri, seperti tunjangan fasilitas pribadi yang dianggap tidak memadai. Ironisnya, wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan justru menunjukkan perilaku yang tidak sejalan dengan semangat pengabdian kepada bangsa. Contoh ini memperlihatkan betapa rentannya kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat ketika para pemimpinnya lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi daripada melayani kepentingan publik.